| EkBis |
 |
|
| |
| Andi Akmal Minta Pemerintah Pegang Komitmen Tidak Impor Beras | 2021-10-14 06:06:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Berharap Tidak Ada Upaya Kartelisasi Penetapan Kuota Impor | 2021-10-11 22:52:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap tidak ada upaya kartelisasi dalam penetapan kuota impor, khususnya untuk produk Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebab, menurut Rofik, hanya ada sebelas perusahaan yang diberikan lisensi impor untuk memenuhi kebutuhan GKR secara nasional, termasuk di Pulau Jawa.
"Karena kalau t ... Berita Selengkapnya |
| RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional | 2021-10-05 03:30:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP.
Anggota Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Pengusaha Batik Besurek di Bengkulu Bertahan di Tengah Gempuran Zaman | 2021-10-02 19:24:57 |
 |
BENGKUU, Berita HUKUM - Terhimpit di antara kain bermotif besurek yang membanjiri pasar dengan harga murah dan kian berkurangnya pembatik terampil di Bengkulu, pengusaha batik besurek yang tersisa terus bertahan.
Batik kain besurek merupakan kerajinan khas Bengkulu. Budaya Islam sangat lekat dengan seni kaligrafi dan keunikan lokal yang dipertah ... Berita Selengkapnya |
| HNW Desak Mensos Membatalkan Pemotongan Jumlah Penerima Bantuan | 2021-09-28 16:56:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Menurut Hidayat, penetapan Kepmensos tersebut terkesan tidak adil, terburu-buru dan tidak cermat. Jauh ber ... Berita Selengkapnya |
| Abdul Hakim Minta Pemerintah Responsif Skandal Jatuhnya Kredibilitas EoDB Bank Dunia | 2021-09-21 15:05:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendesak pemerintah untuk melakukan respon kebijakan atas skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EoDB) yang dilakukan World Bank. EoDB merupakan ukuran kemudahan berinvestasi yang sejak lama digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di s ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya | 2021-09-20 06:45:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) resmi melakukan penyesuaian harga untuk dua jenis bahan bakar yang mereka jual, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, Minggu (19/9). Berdasarkan pengumuman di halaman resmi Pertamina, kenaikan harga tersebut ternyata sudah dimulai sejak 18 September 2021.
... Berita Selengkapnya |
| 974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari | 2021-09-17 21:08:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan Warga Negara Asing (WNA) berdatangan ke Indonesia dalam 3 hari. Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 974 orang WNA yang masuk ke RI.
"Sejak penerapan Permenkumham nomor 34 tahun 2021, kedatangan 974 WNA," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sam Fernando, ke ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah | 2021-09-15 11:36:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek besar kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan publik. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menilai sejak awal proyek kereta cepat diprediksi bermasalah.
Menurut Suryadi, hal itu terjadi mulai dari berubahnya calon pelaksana proyek yaitu Jepang ke China yang merupakan suatu keputusa ... Berita Selengkapnya |
| BPK Menemukan Ada Dana PEN Rp147 Triliun Tak Diumumkan Kemenkeu | 2021-09-08 07:57:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Mereka menyatakan dari total obyek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menyasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daer ... Berita Selengkapnya |
|
|
