| EkBis |
 |
|
| |
| Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021 | 2021-12-04 03:13:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Nevi Zuariana meminta kejelasan atas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang mencatatkan kerugian hingga Rp159 miliar pada Laporan Kinerja Tengah Tahun (LKTT) 2021. Sebab, menurut Nevi, emiten BUMN tambang emas dan nikel ini sebagai perusahaan terbuka dan pernah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). S ... Berita Selengkapnya |
| Andi Akmal: Tidak Masuk Akal Harga Minyak Goreng Naik | 2021-11-23 08:29:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin DPR RI menilai kenaikan harga minyak goreng di Tanah Air adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, menurutnya, Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi, tidak ada masalah dengan urusan produksi di tengah tingginya kebut ... Berita Selengkapnya |
| Johan Rosihan Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng | 2021-11-19 14:43:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan dan langkah yang tepat untuk mengendalikan fluktuasi kenaikan harga minyak goreng yang terus meningkat.
Menurutnya sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, pemerintah harus punya power mengambil langkah intervensi pasar ... Berita Selengkapnya |
| Bertemu Gubernur Bengkulu, Fadel Muhammad Harap Bumi Rafflesia Jadi Poros Ekonomi Sumatera | 2021-11-16 05:13:12 |
 |
BENGKULU, Berita HUKUM - ,Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu sejak tanggal 10 hingga 11 November 2021, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menghadiri acara "Ramah Tamah Jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Stake Holder Bersama Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad", di Gedung Daerah Balai Semarak, Bengkulu ... Berita Selengkapnya |
| MUI Keluarkan Fatwa Haram Cryptocurrency sebagai Mata Uang | 2021-11-13 10:32:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fatwa haram penggunaan cryptocurrency (mata uang kripto) telah di tetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII.
Dalam keterangan tertulis MUI menyebutkan, mata uang kripto dinilai mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 t ... Berita Selengkapnya |
| Janji Swasembada Pangan oleh Pemerintah Belum Terealisasi | 2021-11-01 17:56:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan, terkait refleksi Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 24 Oktober, pada tahun 2014 lalu Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan Indonesia akan swasembada pangan dalam kurun tiga tahun ke depan. Akan tetapi sampai dengan tahun ke tujuh pemerintahan Presiden Jokowi, janji tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Sigap Waspadai Risiko Ekonomi Mendatang | 2021-10-31 07:27:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan perekonomian nasional memiliki ancaman yang beragam, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Risiko yang harus dihadapi ini sebelumnya terungkap pada World Economic Forum (WEF). Beberapa ancaman yang dimaksud berupa ketidakpastian harga hingga krisis u ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-10-21 07:29:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Toriq mengungkapkan, ia tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan | 2021-10-15 18:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Meski aturan itu disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan ti ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti | 2021-10-15 11:08:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Si ... Berita Selengkapnya |
|
|
