Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Danlanud Halim Tegaskan Belum Ada Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api di Halim | Monday 19 Oct 2015 21:16:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu belakangan ini beredar isu santer tentang pembangunan stasiun kereta api cepat yang menghubungkan Bandung-Jakarta dan akan dimulai pembangunannya pada tahun ini. Rencana pembangunan stasiun kereta api di Halim Perdanakusuma, tentu akan menggunakan areal atau wilayah perumahan yang ada di Lanud Halim Perdanakus ...

Penurunan Bunga KUR Belum Naikkan Daya Saing UKM | Monday 19 Oct 2015 19:12:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen belum cukup menaikkan daya saing UKM. Yang paling penting sebetulnya keleluasaan akses mendapatkan KUR itu sendiri yang banyak dikeluhkan para pelaku UKM.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (16/
...

Ini Cara Rizal Ramli ‘Kepret’ Freeport | Monday 19 Oct 2015 14:17:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi nyentrik dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli seakan tidak ada habisnya. Pria yang dijuluki Pendekar Rajawali ini tak pernah kehabisan mangsa untuk 'dikepret', belakangan ini PT Freeport Indonesia yang sedang menjadi mangsanya.

Belakangan ini, Rizal sering bersikap tegas jika sedang
...

Ketum BRN: Upaya-upaya Masif dan Tersistematis Terus Dilakukan Dirut Pelindo II | Sunday 18 Oct 2015 21:55:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Edysa Tarigan Girsang selaku Ketua umum Badan Relawan Nusantara (BRN) mengatakan terkait kasus di Pelindo II bahwa, “upaya-upaya masif dan tersistematis terus dilakukan dirut Pelindo II RJ Lino, dengan membuat kebohongan publik dan pencitraan palsu,” jelasnya.

Dalam menjalankan kinerja negara guna menjamin kesejahtraan
...

Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jauh dari Sektor Informal | Saturday 17 Oct 2015 02:17:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang baru yakni jilid ke-IV yang diluncurkan pada Kamis (15/10) dinilai jauh dari sektor informal. Pada hal dalam situasi kondisi ekonomi yang centang perenang seperti ini—proteksi dalam bentuk kebijakan ekonomi sangat layak diperhatikan disektor tersebut. Lagi-lagi ...

'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi' | Friday 16 Oct 2015 01:55:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Dr Enny Sri Hartati Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebagai pengamat Ekonomi menyampaikan pandangannya dalam sesi diskusi dengan tema "Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi" di Jakarta pada, Kamis siang (15/10). Paket kebijakan ekonomi yang ...

Buruh Menolak Pengesahan RPO Pengupahan yang akan Diterbitkan Pemerintah pada Paket Jilid IV | Thursday 15 Oct 2015 09:44:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Tak terasa waktu sydah menjelang satu tahun berkuasanya Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang paling terasa memperoleh imbasnya ditengah melemahnya ekonomi dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah para buruh Indonesia.

Kebijakan baru mengenai flat pengesahan RPP Pengupahan yang rencananya akan diterbitkan oleh pe
...

Forum Senator Untuk Rakyat: Blok Masela, 'Kekayaan Laut dan Daerah untuk Siapa?' | Monday 12 Oct 2015 14:12:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Cadangan Gas Bumi Masela yang terletak di daerah terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan beberapa daerah sekitarnya diperkirakan memiliki cadangan gas pula, terkait itu juga negara tetangga baru Timor Leste juga mempunyai cadangan gas pula.

Perlu diketahui, untuk kadar Gas yang dikandung cukup b
...

Terkait TKA Asal Cina, MS Kaban: Negara Harus Mempertinggi Daya Tangkal | Saturday 10 Oct 2015 14:13:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah buruh asal negeri tirai bambu / Cina di prediksi kian membludak dan bertambah terus seiring waktu ke waktu. Selain jaraknya dekat antara Jakarta Beijing, menurut pandangan Dr. H. Malem Sambat Kaban S.E., M.Si atau dikenal dengan MS Kaban yang merupakan tokoh Politisi Muslim dan aktivis senior di beberapa organisasi ke ...

Forum Dialog HIPMI: Masih Adakah Peluang Usaha dan Solusinya? | Thursday 08 Oct 2015 15:57:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) hari ini, Kamis (8/10) menghadiri Forum Dialog yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bertema 'Di tengah lesunya Perekonomian Indonesia, Masih Adakah Peluang Usaha dan Solusinya? yang di gelar di HIPMI Center- BPP HIPMI, Menara Bidakara 2, lantai 8 ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]