Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
IRIS Agro Tech Tandatangani MoU Kerjasama Blue Wave Communication | Tuesday 03 Nov 2015 06:19:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah mengeluarkan 5 kebijakan perekonomian baru untuk mendorong laju investasi asing masuk ke dalam negeri. Hal tersebut dilakukan seiring terus melemahnya perekonomian akibat merosot nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika.

Atas dasar itulah, PT Blue Wave Communication dan IRIS Corporation Berhad menyeleng
...

RJ Lino: Percepat Perpanjangan Kontrak JICT Justru Menguntungkan Negara | Sunday 01 Nov 2015 12:49:31

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) II kembali membantah perpanjangan kontrak kerja sama antara Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding dari Hongkong yang dinilai banyak pihak telah merugikan negara Republik Indonesia. Kerjasama ini justr ...

APBN 2016 Belum Berpihak Pada Ekonomi Rakyat | Saturday 31 Oct 2015 09:24:05

JAKARTA, Berita HUKUM - APBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandi ...

Kedaulatan Ekonomi, Konsep yang Seharusnya Prioritas dalam Bela Negara | Friday 30 Oct 2015 07:36:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik akan rencana program Bela Negara kian menjadi perbincangan berbagai kalangan dewasa ini. Kebijakan konsep Bela Negara yang digagas pemerintah melalui Kementrian Pertahanan masih belum sepenuhnya tepat dari anggapan beberapa kalangan.

Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
...

Investor Tinggal Duduk Manis, BKPM Siapkan Pendamping Investor | Monday 26 Oct 2015 15:21:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Investor yang mengurus aplikasi dalam layanan izin investasi 3 jam akan benar-benar diberikan kemudahan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia telah menyiapkan pendamping investor (Priority Investment Officer) untuk membantu pengurusan investor yang rencana investasinya diatas Rp 100 miliar dan atau meny ...

Sebagian Jakarta dan Tangerang Padam, Cek di Sini Wilayahnya | Monday 26 Oct 2015 11:37:16

JAKARTA, Berita HUKUM - PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang dan Tanjung Priok mengalami gangguan pasokan gas, sehingga terpaksa melakukan pemadaman di beberapa wilayah Jakarta dan Tangerang.

Manajer Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta
...

HUT Mandiri Ke-17 Gelar Mandiri Karnaval 2015 | Monday 26 Oct 2015 06:29:37

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, menggelar acara ‘Mandiri Karnaval 2015′. Adapun acara tersebut dilaksanakan di area Parkir Timur Senayan, Jakarta tepatnya pada, Sabtu (24/10). Di acara tersebut, Bank Mandiri juga turut menyiapkan sedikitnya sebanyak 5.0 ...

Izin Investasi 3 Jam, BKPM Siap, Investor Juga Harus Siap | Saturday 24 Oct 2015 15:40:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi 3 jam yang diimplementasikan mulai Senin (26/10) pekan mendatang. Franky Sibarani Kepala BKPM menyatakan, pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izi ...

Buruh Tol SK JLJ - ASPEK Indonesia dan KSPI Melakukan Unras di Depan BEI dan DPR RI | Wednesday 21 Oct 2015 16:59:07

JAKARTA, Berita HUKUM - "Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk jangan lari dari tanggungjawab, wajib penuhi janji tertulisnya kepada 3.000 an lebih pekerja kontrak di P.T JalanTol Lingkarluar Jakarta ( PT. JLJ), untuk menjadi pekerja tetap di PT JLJ yang diberikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah Rp. 1,602 trilyun (2012), Rp. 1,336 trilyun ( ...

Seribuan Pekerja Jalan Tol PT JLJ Siap Unjuk Rasa dan Mogok Kerja | Tuesday 20 Oct 2015 15:14:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak sekitar 1.000 orang pekerja PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jakarta dan Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada tanggal 21, 22 dan 23 Oktober 2015 yang rencananya akan juga melakukan a ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]