| EkBis |
 |
|
| |
| Komisi IX Soroti Kasus PHK di Jatim | Monday 01 Feb 2016 12:08:55 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Perlambatan ekonomi yang terjadi tahun lalu berakibat pula pada tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah. Jawa Timur (Jatim) jadi salah satu daerah yang tinggi angka PHK-nya.
Komisi IX DPR RI mengunjungi Provinsi Jatim sebagai salah satu sample tingginya angka PHK di daerah, pada Kamis (28/1) lalu. Dipim ... Berita Selengkapnya |
| TKA di Jatim Perlu Dipantau Secara Ketat | Sunday 31 Jan 2016 22:34:31 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Jawa Timur (Jatim) perlu dipantau secara ketat. Selain jumlahnya yang lumayan besar, para TKA kerap bekerja sembunyi-sembunyi.
Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Dinas Tenaga Kerja Jatim di Surabaya, Kamis (28/1) lalu. Kadis Naker, Transmigrasi, dan Kepend ... Berita Selengkapnya |
| TNI Tandatangani Kontrak Pengadaan Barang Senilai Rp 5,95 Triliun | Saturday 30 Jan 2016 09:41:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mabes TNI menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif senilai Rp 5,954 triliun. Pengadaan ini sebagai wujud nyata TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah. Penandatanganan bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (29/1).
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Mabes ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Ungkap Soal Investasi, China Banyak Bohongnya! | Thursday 28 Jan 2016 22:08:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, realisasi foreign direct investment (FDI) dari China ke Indonesia relatif masih rendah dibanding negara lain, seperti Jepang.
Justru selama ini, China kebanyakan ngomong komitmen tapi realisasi untuk mengucurkan investasinya sangat rendah. Masih kalah dibanding negara se ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Pungutan Sawit, MS Kaban Minta HGU Habis di Stop dan Pemilik Modal di Industri Saja | Wednesday 27 Jan 2016 07:29:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - MS Kaban menyampaikan bahwa kalau menyangkut pungutan untuk ekpor dihapuskan saja, karena menguntungkan pihak konglomerat (pengusaha), itulah pandangannya saat menjadi narasumber di acara sesi diskusi bertajuk, "Pungutan Ekspor, 50 US$ / ton Mencekik Petani Sawit, Modus Baru Menguasai Lahan Petani Miskin dan Perampokan Uang ... Berita Selengkapnya |
| BNI Syariah Gelar Syukuran atas Kinerja 2015 yang Gemilang | Tuesday 26 Jan 2016 23:31:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali 2016, BNI Syariah menggelar syukuran dengan berbagai kegiatan yaitu memberikan apresiasi kepada tim implementasi Bank BNI Syariah, meresmikan wall of fame, dan Mobil Cerdas Hasanah, di Kantor Pusat BNI Syariah , Jakarta (26/1).
Selama tahun 2015 BNI Syariah membukukan laba bersih Rp 228,52 M tumbuh sebesar 39,98 ... Berita Selengkapnya |
| Kabar Mengejutkan, Operasi Bisnis Ford Motor Indonesia 'Bangkrut' | Monday 25 Jan 2016 23:17:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar sangat mengejutkan dari PT Ford Motor Indonesia (FMI) yang hari Senin (25/1) mengumumkan secara resmi untuk mundur dan menutup operasi bisnisnya di Indonesia. Mobil merk Ford asal Amerika Serikat ini 'menutup atau bangkrut' beroperasi di Indonesia dan akhirnya mengumumkan untuk menutup dealership Ford dan menghentikan ... Berita Selengkapnya |
| PAL Indonesia Luncurkan Dua Kapal Perang | Monday 18 Jan 2016 11:46:06 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 dalam upacara peluncuran di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (18/1).
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah mengatakan kapal PKR ... Berita Selengkapnya |
| JK Sebut Indonesia di Tahap 'Lampu Kuning', Gerindra: Prabowo Sudah Lama Ingatkan Kondisi Ini | Saturday 16 Jan 2016 14:17:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, kini ratio Indonesia saat ini telah menyentuh angka rata-rata 0,43. Artinya hanya 1 persen rakyat yang menikmati 43 persen kekayaan Indonesia. Jusuf Kalla menganggap situasi di Indonesia saat ini sudah di tahap 'lampu kuning'.
Menanggapi hal tersebut, ... Berita Selengkapnya |
| KSAL Saksikan Kali Pertama TNI AL Acara Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | Friday 08 Jan 2016 03:18:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi SE. M.A.P. Menyaksikan penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa TNI AL, TA 2016. Bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur Kamis (7/1).
Kegiatan ini pertama kalinya dilakukan oleh TNI AL guna menindaklanjuti intruksi Presiden, dalam ran ... Berita Selengkapnya |
|
|
