| EkBis |
 |
|
| |
| Tenaga Kerja Asing di Riau Menjamur, Menaker Diam saja | 2016-04-12 19:05:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kian berdatangan gelombang tenaga kerja asing ilegal nampaknya sudah tidak dapat diantisipasi masuk di Indonesia dan jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. "Hal ini terbukti dengan data yang didapat oleh Partai Gerindra dari para kadernya didaerah daerah," ujar Arief Poyuono selaku Waketum DPP Gerindra.
Nampaknya, guna me ... Berita Selengkapnya |
| Kementan Indonesia dan Denmark Rencana Jalin Kerjasama Investasi | 2016-04-12 14:37:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan), Andi Amran Sulaiman, hari ini, Selasa (12/4), mengadakan pertemuan dengan Menteri Lingkungan dan Pangan Kerajaan Denmark, Esben Lunde Larsen. Pertemuan keduanya membahas rencana investasi Denmark di sektor pertanian dan peternakan.
Usai dilakukan pertemuan tertutup, Mentan A ... Berita Selengkapnya |
| Gerindra Desak Pemerintah Batasi Kepemilikan Perbankan oleh Investor Asing | 2016-04-11 14:39:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan meminta pemerintah membatasi kepemilikan perbankan oleh investor asing. Sebab ada beberapa dampak negatif yang berpotensi timbul dari besarnya kepemilikan asing di sektor perbankan.
Alasan yang pertama, Lanjut Heri karena perbankan asing hanya meminati sek ... Berita Selengkapnya |
| Groundbreaking Fly Over Semanggi, Ditargetkan Rampung 17 Agustus 2017 | 2016-04-09 23:28:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan fly over Semanggi yang akan melengkapi empat kupingan fly over di kawasan itu. Peletakan batu pertama pembangunan jalan layang Semanggi dilaksanakan hari Jumat (8/4) sekitar pukul 10.00 Wib diadakan di Taman S ... Berita Selengkapnya |
| Revisi UU BUMN Perkuat Pengawasan | 2016-04-09 13:53:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana (F-Demokrat) menilai pengelolaan BUMN harus diupayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan amanat Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003.
Karena saat ... Berita Selengkapnya |
| Di Papua, Jokowi Hanya Klaim Hasil Kerja Pemerintah Sebelumnya | 2016-04-07 06:23:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mempertanyakan program kabinet kerja pada pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Tanah Papua.
Natalius Pigai mengungkapkan, terkait dengan berbagai program insfrastruktur yang disampaikan Pemerintah Jokowi di Papua dalam rangka penerobosan iso ... Berita Selengkapnya |
| Sambut Pembangunan Jaringan Gas Blok Masela, Menristek Dikti Siapkan SDM | 2016-04-06 06:03:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Universitas Pattimura dan Politeknik Ambon mengadakan kerjasama, guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pembangunan dan pengoperasian Blok Masela. Hal tersebut disampaikan Menristek Dikti, M Nasir pada, ... Berita Selengkapnya |
| Blok Masela Momentum Penguatan Gelar Kekuatan Keamanan dan Pertahanan | 2016-04-05 20:01:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nono Sampono, Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD-RI mengatakan bahwa dibalik keputusan Presiden Joko Widodo tentang skema pembangunan kilang gas Blok Masela yang dilakukan di darat (on-shore), masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan.
"Dibalik keputusan Presiden Jokowi, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus di ... Berita Selengkapnya |
| Era Jokowi, Ketimpangan Industri Masih Menganga | 2016-04-04 07:14:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK belum berhasil merealisasikan pemerataan industri. Alhasil kesenjangan masih lebar.
"Penting dilakukan pemerataan industrialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, industri di Papua hanya 2 persen, Sulawesi ... Berita Selengkapnya |
| Bobrok, 180 Bus Transjakarta Dihancurkan | 2016-04-02 19:26:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sebanyak 180 unit bus Transjakarta telah dihancurkan karena tidak layak lagi untuk dioperasikan.
"Pasti banyak warga yang tidak tahu kalau saat ini sebanyak 180 unit bus Transjakarta sudah kami hancurkan karena tidak layak operasi," kata Basuki yang juga akrab dipangg ... Berita Selengkapnya |
|
|
