| EkBis |
 |
|
| |
| Media di Indonesia Semakin Dikuasai Konglomerasi Bisnis-Politik | 2016-07-30 08:30:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 dapat bersikap independen, non partisan dan professional. Ini mengingat bahwa tantangan KPI ke depan makin berat, seiring dengan berkembangnya IT dan social media para era mendatang.
"Disamping itu media di Indonesia saat ... Berita Selengkapnya |
| Skema Dana Desa Belum Cerminkan Keadilan | 2016-07-22 08:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Refrizal menilai bahwa formula skema Dana Desa belum mencerminkan keadilan. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/7), ia beralasan, pasalnya efek dari adanya PP Nomor 22 Tahun 2015 yang membagi alokasi 90 berbanding 10, menyebabkan besaran dana antar desa menjadi sangat timpang.
"Di Sumatera Ba ... Berita Selengkapnya |
| Menaker Gagal Fokus Soal Banjirnya 10 Juta TKA China | 2016-07-19 11:57:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) menilai bahwa. Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, telah gagal untuk fokus dalam menyikapi berita akan membanjirnya 10 juta tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia.
Gagal fokus yang dimaksud adalah, terkait bantahan dan tangg ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Tolak Impor Daging Kerbau | 2016-07-17 07:18:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo tidak sepakat dengan rencana Pemerintah (Kementerian Pertanian) untuk melakukan impor daging kerbau dari India sebagai langkah strategis agar daging sapi yang masih mahal di sekitar Rp. 100.000 segera turun di bawah Rp. 80.000.
Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, dir ... Berita Selengkapnya |
| Proyek Drainase Batu Cermin Rp 9,6 Milyar Diduga Asal Jadi Berbau Korupsi | 2016-07-13 06:59:09 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pembangunan proyek saluran Drainase di jalan Batu Cermin Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2015 dengan nilai proyek Rp 9,6 Milyar diduga berbau korupsi yang merugikan keuangan negara, karena dilapan ... Berita Selengkapnya |
| Kesuksesan UU Pengampunan Pajak di Tangan Pemerintah | 2016-07-12 12:19:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat paripurna DPR RI ke-32 masa persidangan V tahun 2015-2016 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, Selasa (28/6/) lalu. Selanjutnya, sukses atau tidaknya pelaksanaan UU ini ada di tangan pemerintah, Aggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate mengungkapkan, untuk menjemput kesuksesan target repatriasi dan ... Berita Selengkapnya |
| Lusa Sudah Lebaran, Harga Daging Tembus Rp150 Ribu/Kg, Rakyat Tagih Janji Jokowi | 2016-07-04 21:15:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - H-2 lebaran, harga daging sapi yang dijual pedagang di beberapa pasar dan pusat perbelanja di Jabotabek terus merangkak naik. Tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo bahwa daging sapi Rp80.000 ribu/kg, Senin (4/7) harga sudah mencapai Rp150 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp120 ribu/kg.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ... Berita Selengkapnya |
| IPEMI dan KOPKA GMF AERO ASIA Sejahtera; Sukses Gelar Acara Bazar Ramadhan1437 H | 2016-07-03 05:27:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Jakarta Pusat Bekerjasama dengan KOPKA GMF - AERO ASIA Sejahtera menggelar bazar Ramadhan dan pasar murah di Di Gedung Serbaguna GMF-AA , Komplek perkantoran Garuda, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Bazar selama 3 hari mulai tgl 29-30 juni - 1 Juli 2016. Dari jam 10.00 s/d 18.00 ... Berita Selengkapnya |
| Waketum Gerindra: Indonesia Menuju Krisis Ekonomi, Sebaiknya Jokowi Jujur Saja | 2016-06-27 04:32:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia sepertinya menuju krisis ekonomi, untuk itu ada baiknya Jokowi jujur saja bila krisis ekonomi sudah di depan mata. Sinyal itu semakin jelas dengan menyusul institusi yang tergabung dalam komite stabilitas sistem Keuangan (KSSK), diragukan dapat mengatasi persoalan.
Menurut Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Setujui PMN 20 BUMN Sebesar Rp 44,38 Triliun | 2016-06-25 01:48:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Menteri Keuangan memutuskan, memberikan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) atau menyuntikkan dana kepada 20 BUMN sebesar Rp44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan non-tunai Rp16,13 triliu ... Berita Selengkapnya |
|
|
