Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Bakamla RI Gagalkan 35 Ton Beras Selundupan dari Singapura | 2016-09-06 06:28:00

BATAM, Berita HUKUM - Operasi Nusantara VII Bakamla RI, beberapa hari yang lalu berhasil gagalkan tindak penyelundupan 35 ton beras oleh 2 kapal cargo di Perairan Batam.

Kedua kapal cargo tersebut diketahui dengan nama Lambung KM. Batam Indah dan KM. Batam Indah 8. Kapal tersebut ditangkap setelah dilakukan patroli dengan menggunaka
...

Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpanjangan Izin PT Freeport | 2016-09-05 13:54:19

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Freeport mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Ini bertentangan terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Ironisnya, izin perpanjangan dikeluarkan saat Arcandra Tahar menjabat Menteri ESDM di periode yang sangat singkat.

Dalam UU tersebut diatur, perusaha
...

Berdalih Masih Ekspansif, Pemerintah Dipastikan akan Utang Lagi Rp296 Triliun | 2016-08-31 18:51:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah dipastikan masih akan berutang Rp296 triliun atau sebesar 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu merupakan angka pasti untuk menutup defisit anggaran tahun ini. Bahkan kemungkinan bisa bertambah melihat perkemb
...

Mantan Dirut PT Pelindo III Dituding Melanggar UU Ketenagakerjaan | 2016-08-31 10:04:07

SURABAYA, Berita HUKUM - Beberapa lembaga ketenagakerjaan dan elemen masyarakat kini mulai gerah terhadap konflik permasalahan tenaga kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT Pelindo III Pusat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan.

Semua pihak terkait di bidang ketenagakerjaan sangat menyayangkan dan
...

Fuad Bawazier: Sasaran Tax Amnesty Mengapa Berubah dari Pengusaha Kakap ke Massif/WP Gurem | 2016-08-28 07:21:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan pada kabinet Pembangunan VII menilai program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) pemerintah Indonesia sejak awal didengungkan untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri atau wajib pajak pengusaha besar, konglomerat, dan atau exportir kakap war ...

Marwan Batubara Minta Jokowi Harus Tegas dan Jelas Terkait Perpanjangan Izin PT Freeport | 2016-08-26 08:33:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Ir. Marwan Batubara, Msc menilai terkait issue perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang diperpanjang hingga Januari 2017, ada baiknya mestinya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera membuat kejelasan pernyataan.

"Apakah memang mau memberikan
...

Mendikbud Muhadjir Effendy Resmikan Rumah Sakit Muhammadiyah Riau | 2016-08-26 07:14:18

PEKANBARU, Berita HUKUM - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, Senin (22/8) lalu meresmikan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Muhammadiyah Riau. Rumah sakit ini berlokasi di Komplek Kampus II Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru.

Muhadjir yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud
...

Kembangkan Bisnis, UMKM Didorong Melek Digital | 2016-08-25 14:35:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini perlu melek teknologi di tengah diberlakukannya Masayarkat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi, potensi pasar UMKM dalam negeri masih sangat besar.

Melihat potensi itu, bDigital Indonesia berinisiatif mengadakan 'Gerakan Nasional-Mari Berdigital untuk Dukung UMKM Indonesia'. Sehin
...

Batan Sebut Reaktor Siwabessy Tulang Punggung Radioisotop Nasional | 2016-08-24 18:53:48

TANGERAG SELATAN, Berita HUKUM - Ada cara lain agar teknologi nuklir dapat bermanfaat. Cara tersebut dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melalui produksi radioisotop demi kepentingan masyarakat indonesia, pun termasuk industri kesehatan.

Radioisotop, oleh Batan diproduksi melalui Reaktor riset Serba Guna G.A Siwabessy atau RSG-GAS. Se
...

KMI: Arah Revisi Undang-undang BUMN dalam Memperkuat Perekonomian Nasional | 2016-08-24 06:26:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejauh ini draf dari RUU tersebut hingga kini masih belum selesai disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), padahal dalam memperkuat perekonomian nasional Pemerintah mempunyai peran strategis dalam menggerakan perekonomian nasional.

Zaina
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]