| EkBis |
 |
|
| |
| Uchok Sky: 'Ini Orang-orang yang Diuntungkan Ketika Ongkos Tol Naik' | 2016-10-29 16:45:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya ongkos jalan tol naik juga, hingga pelanggan jalan tol merasa kecewa berat dikarenakan kenaikan tarif tol ini yang dirasa menjadi beban biaya baru bagi pelanggan tol, atau pengeluaran beban biaya baru untuk transportasi rakyat.
"Kenaikan ongkos tol ini seperti harga bahan pokok yang terus naik yang tidak bisa di ... Berita Selengkapnya |
| Berbagai Ormas Buruh Siap Aksi Mogok Nasional pada 31 Okt dan 1 Nov 2016 | 2016-10-29 05:17:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mengecam keras sikap arogansi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri terkait tindakannya yang memutuskan secara sepihak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang kenaikan pengupahan sebesar 8,25% fix.
Soalnya, menurut Menaker angka dihitun ... Berita Selengkapnya |
| Ketum FSP BUMN: Banyak Kegagalan PMN ke BUMN Bukan dari BUMN-nya Sendiri | 2016-10-27 17:44:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kucuran dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) peroleh angka sebanyak Rp 115 triliun, meningkat cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar sebesar Rp41 triliun saja.
... Berita Selengkapnya |
| Kemenkeu Terbitkan ORI 013 sebesar Rp19,691 Triliun | 2016-10-27 07:25:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan meresmikan penerbitan Obligasi Negara Ritel atau Obligasi Ritel Indonesia seri ORI013 sejumlah Rp19,691 triliun. Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Robert Pakpahan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, (25/10).
"Setelah melalui masa ... Berita Selengkapnya |
| Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel | 2016-10-27 07:13:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politik anggaran yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat dan tidak kredibel. Banyak target ekonomi yang meleset dan Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan hal ini R ... Berita Selengkapnya |
| Menko Perekonomian Darmin: Ekonomi Indonesia 'Over Heating' | 2016-10-27 05:58:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih belum pulih. Dampak dari ekonomi global masih dirasakan oleh Indonesia. Bahkan, Darmin mengungkapkan, ekonomi Indonesia selama ini 'over heating'. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran.
"Eko ... Berita Selengkapnya |
| Ekonomi Nasional Indonesia Mengarah pada Ketimpangan Sosial | 2016-10-27 00:48:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI mengkritik tajam fakta yang ada. Turunnya angka kemiskinan karena naiknya pendapatan warga di Indonesia seperti dirilis Bank Dunia, justru menyiratkan proyeksi ketimpangan ekonomi yang akan terjadi hingga 2030. Sebelumnya, di penghujung 2015, Bank Dunia juga telah melaporkan bahwa pertum ... Berita Selengkapnya |
| Said Iqbal: 'Pernyataan Menaker Ini Provokatif Menabrak UU' | 2016-10-26 09:35:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Organisasi terbesar buruh di Indonesia merespon pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia, Hanif Dakhiri yang menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan kenaikan upah minimun tahun 2017 sebesar 8,25%.
Sebagaimana Hanif Dakhiri, ... Berita Selengkapnya |
| Ada Deposito BPJS Ketenagakerjaan Rp858,5 Miliar Mau Disembunyikan?? | 2016-10-24 09:30:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Uchok Sky Khadafi, selaku Direktur Centre Budget Analysis (CBA) pada tahun 2014, diperkirakan sampai tahun 2015 ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan laporan keuangan. "Ditemukan sejumlah deposito yang tercatat tetapi tidak tercatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.858.5 miliar dan sejumlah de ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Gadaikan BUMN untuk Biayai APBN 2017 | 2016-10-21 19:36:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra secara tegas menolak rencana pemerintah menerbitkan obligasi dengan menjaminkan aset maupun nilai manfaat BUMN. Ia menilai, hal ini bukanlah opsi terbaik yang bisa dilakukan, meskipun pemerintah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan Rencana Pendapatan Anggaran Biaya Negara (RAPB ... Berita Selengkapnya |
|
|
