Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Utang Masih Mengguncang Keuangan Pemerintah Indonesia | 2017-04-13 10:02:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Semangat membangun infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan banyak menghadapi masalah. Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset juga utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunaw
...

Panglima TNI: TNI Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi | 2017-04-12 11:50:14

BOGOR, Berita HUKUM - Pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak karena peranan pajak sangat penting dalam rangka pemerataan pembangunan demi mewujudkan kea ...

Program KUR Kurang Disosialisasikan | 2017-04-10 12:54:44

JAYAPURA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nurhayati menilai, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana program KUR, maupun skema pengajuannya.

Demikian diungkapkannya usai meninjau Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa di Jayapura, Papua, Jumat (7/4). D
...

Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan | 2017-04-04 07:49:55

JAWA TIMUR, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan nelayan bukan sekedar sebuah profesi namun sudah jalan hidup, maka peraturan pemerintah harus fokus untuk meningkatakn kesehjahteraan nelayan bukan malah merugikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengenai alat tangkap harus ditinjau ul
...

Peternak Rakyat Resahkan Melambungnya Harga Jagung | 2017-04-02 08:27:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Peternak Rakyat yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka meresahkan harga jagung sebagai pakan ternak yang melambung tinggi, sedangkan harga jual telur tidak mampu menutupi harga jagung.

"Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, tetapi yang
...

Keberadaan Taksi Online Jangan Dipersulit | 2017-03-30 06:35:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido meminta agar keberadaan taksi online jangan dipersulit, karena hal itu telah menjadi budaya masyarakat. Tinggal dilihat di kawasan mana taksi online itu dapat bergerak atau ke tujuan tertentu, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang.

"Taksi on
...

Koperasi Harus Dikembangkan dan Diberi Fasilitas, Jangan Ditindas | 2017-03-24 07:03:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya Kamis (23/3) berturut-turut menerima kunjungan Delegasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Raja-raja/Sultan se Nusantara.

Menurut Fadli Zon, aspirasi yang disampaikan Delegasi Koperasi Bongkar
...

Polri, Kemenhub, Kominfo Sosialisasi Permenhub No 32 Tahun 2016 terkait Taksi Online | 2017-03-21 17:40:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Kementerian Perhubungan menggandeng Polri.

"Revisi Permen sudah dibuat, sehingga kami melaksanakan sosialisasi dengan wilayah-wilayah yang memiliki permasalaha
...

Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty | 2017-03-18 06:21:20

Jakarta, Berita HUKUM - Lembaga Kaukus Muda lndonesia (KMI) bekerjasama dengan Bank Mandiri mengadakan seminar bertema "Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty" bertempat di Hotel Le'Meridien Jakarta pada, Selasa (14/3) lalu, guna membahas masalah penting terkait upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak pasca berakhirnya Program Pengampunan ...

Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal | 2017-03-17 06:08:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru in ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]