| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi | 2017-07-15 19:38:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan utang luar negeri tidak membebani negara.
Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan r ... Berita Selengkapnya |
| Subsidi Pupuk untuk Wujudkan Padi Berkualitas Baik | 2017-07-14 06:21:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subsidi pupuk, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak menjadi harapan petani, saat Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang, beberapa waktu yang lalu.
"Penti ... Berita Selengkapnya |
| Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal | 2017-07-08 06:54:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, tidak menjelaskan tentang realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Seharusnya, katanya, masyarakat patut mendapatkan hal terkait in ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota DK OJK | 2017-07-07 11:30:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui tujuh orang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 pada Kamis, (6/7). Dengan persetujuan dari DPR ini, ketujuh pimpinan OJK akan dilantik Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli mendatang.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil ... Berita Selengkapnya |
| Sandiaga Uno: UMKM Merupakan Bagian Tulang Punggung Ekonomi Indonesia | 2017-06-22 23:10:09 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh dan diprediksi pada tahun 2018 akan mencapai angka 5.6 persen. Angka tersebut diperkirakan mampu untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial secara bertahap, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai angka tersebut?
"Strategi agar kit ... Berita Selengkapnya |
| Kasal Berangkatkan Mudik Gratis 64 Bus bagi Prajurit dan Keluarga TNI AL | 2017-06-22 18:59:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, SE, M.A.P., secara langsung melepas keberangkatan rombongan program Mudik Gratis bagi prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarganya dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah tahun 2017, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (22/6).
... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Harus Terhindar dari Krisis Energi, Pangan dan Air | 2017-06-20 00:13:06 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Tantangan makro nasional adalah sinkronisasi proses perencanaa dan penganggaran pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (16/6) petang. Kuliah ini bertajuk 'Model Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembang ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan Listrik Korbankan 18,7 Juta Konsumen | 2017-06-15 22:34:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan listrik untuk kelompok pengguna 900 volt ampere (watt) oleh pemerintah telah mengorbankan sekitar 18,7 juta konsumen. Kelompok ini tergolong rumah tangga miskin. Pemerintah harus memberi perhatian khusus atas kenaikan ini.
"Terus terang saya sangat tidak setuju dengan kenaikan itu, karena mengorbankan 18,7 juta ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money" | 2017-06-11 20:16:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 mengenai petunjuk teknis (juknis) akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dimana PMK tersebut pengejawantahan dari PERPPU No. 1 tahun 2017 akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ... Berita Selengkapnya |
| Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut | 2017-06-09 04:36:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepa ... Berita Selengkapnya |
|
|
