| EkBis |
 |
|
| |
| Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang | 2018-01-24 07:52:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kordinator Perkonomian semestinya melakukan impor garam sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ijin impor harus mendapat rekomendasi dari KKP. Hal ini sesuai dengan amanah Und ... Berita Selengkapnya |
| Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah | 2018-01-19 02:36:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari Kamis (17/1) memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah down payment (DP) 0 persen.
Lokasi Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemaka ... Berita Selengkapnya |
| Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018 | 2018-01-16 08:19:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM | 2018-01-13 06:39:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekenomian nasional.
"UMKM telah ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat | 2018-01-12 13:53:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).
"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya k ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV akan Panggil Kementan Terkait Melambungnya Harga Bahan Pangan | 2018-01-11 08:35:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena memberi catatan kritis terhadap Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pasalnya, sebelum reses DPR RI terakhir yakni pada pertengahan bulan Desember lalu, sempat dinformasikan bahwa Bulog memiliki stock beras yang cukup yakni di atas 2 juta Ton.
Namun kenyataannya samp ... Berita Selengkapnya |
| Ekonomi Melambat, Defisit Terus Mengancam Keuangan Nasional | 2018-01-04 10:06:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Daya beli masyarakat menurut data terakhir BPS menurun. Ini dibuktikan dengan tingkat konsumsi rumah tangga tahun 2017 turun menjadi 4,93 persen dari sebelumnya 5,01 persen. Ini juga membuktikan ekonomi nasional melambat. Ditambah angka ketimpangan masih bertengger di kisaran 0,39 persen.
Demikian diungkap Anggota Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Pajak Terbaru Donald Trump Bisa Pukul Ekonomi Indonesia | 2017-12-27 14:03:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya UU Reformasi Perpajakan oleh Presiden AS Donald Trump sebelum libur Natal tahun ini, serta kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk ketiga kalinya beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Plt Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurut Fadli, dua kebijakan itu perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan otoritas moneter kare ... Berita Selengkapnya |
| Defisit APBN-P 2017 Dekati Zona Warning | 2017-12-19 20:29:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit APBN-P 2017 hingga akhir November sudah mencapai 2,2 persen. Dari penerimaan dan belanja yang ada, angka defisit diperkirakan akan menyentuh 2,92 persen. Pemerintah wajib berhati-hati, karena sudah mendekati zona warning yang disyaratkan UU Keuangan Negara sebesar 3 persen.
Demikian dikemukakan anggota Komisi XI D ... Berita Selengkapnya |
| MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok | 2017-12-16 10:01:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XV/2017 dinilai MK tidak beralasan menurut h ... Berita Selengkapnya |
|
|
