Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Kenaikan Harga Bawang Putih Dinlai Tidak Wajar | 2018-06-01 05:43:40

SURABAYA, Berita HUKUM - Harga komoditas bawang putih yang naik drastis menjadi kisaran Rp28 ribu per kilogram, dari kisaran awal Rp20 ribu - Rp 21 ribu per kg di Jawa Timur, dinilai harga yang sangat tidak wajar oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

"Saya rasa dengan kenaikan harga mencapai Rp7 ribu per kilogram itu sangatlah tid
...

Komisi V Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Transportasi Online | 2018-05-30 21:10:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemanfaatan teknologi informasi pada semua sektor adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali penyelenggaraan transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan transportasi daring atau online, khususnya Roda Dua (R2) menimbulkan banyak kegaduhan di Tanah Air.

Dalam praktiknya, selama ini aplikator telah memposisikan
...

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan | 2018-05-26 14:20:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Impor beras tahap II sebesar 500 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus dibatalkan. Ini karena impor tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan Kemendag bahwa kebijakan impor beras tidak bisa dilakukan serampangan. Impor tersebut harus mengacu kepada UU.
...

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik | 2018-05-22 00:15:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah menyesali dan kecewa akan terulangnya kenaikan harga beberapa komoditi yang terjadi di awal bulan Ramadhan. Pasalnya, jauh sebelum bulan Ramadhan Komisi IV sudah minta Bulog (badan urusan logistik) dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Sejak jauh hari kami sudah
...

Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri | 2018-05-21 11:10:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR
...

Proyek Kereta Layang Elevated Loop Line Jakarta dalam Proses Pengajuan ke Pemerintah | 2018-05-17 12:08:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek kereta layang atau elevated loop line di Jakarta rencananya akan dibangun oleh konsorsium PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan nilai investasi hingga sekitar Rp 16 triliun termasuk untuk pengadaan kereta.

Khusus untuk pengadaan kereta atau rolling stock, dibutuhkan dana men
...

Rizal Ramli Yakin Rupiah Bisa Tembus Rp 17 Ribu per Dolar | 2018-05-10 22:17:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah kurs rupiah yang menembus level Rp 14.052 per dollar AS, mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin dalam waktu dekat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memprediksi bisa mencapai Rp 17 ribu.

Hal ini karena naiknya harga minyak hingga US$ 75 per barel.

Ditemui di kampus UIN Sunan Ka
...

Panglima TNI Menerima Audiensi Ketua Kadin | 2018-05-08 20:46:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani yang didampingi Ibu Carmelita Hartoto Wakil Ketua Bidang Perhubungan Kadin beserta rombongan, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/5).

Dalam audiensinya Ketua Kadin
...

UMKM Diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Negara | 2018-04-24 11:17:13

SIDOARJO, Berita HUKUM - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pasalnya, UMKM di Indonesia sudah terbukti mampu bertahan, dan bahkan menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis di masa lalu.

Demikian mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI didampingi Otoritas Jasa
...

Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh! | 2018-04-21 12:20:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom Rizal Ramli kembali melontarkan kritik ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Kali ini ini terkait maraknya pemberitaan soal Rini yang kembali merombak susunan Direksi BUMN, khususnya Pertamina.

Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu merasa heran mengapa Presiden Joko Widodo masih mem
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]