| EkBis |
 |
|
| |
| Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia | 2018-07-01 04:14:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$300 juta atau senilai Rp 4,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk membenahi sektor logistik agar proses perdangan lebih efisien dan transparan. Pinjaman ini juga akan digunakan untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan dan merangsang iklim usaha yan ... Berita Selengkapnya |
| Setelah Diresmikan Jokowi, Sejumlah PLTG Mogok | 2018-06-30 10:02:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan tidak kurang dari delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), namun anehnya mayoritas dari pembangkit yang telah diresmikan itu, ternyata malah berhenti beroperasi dan dialihkan dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Sebagaimana diketahui, sejati ... Berita Selengkapnya |
| Rupiah Ambles ke Level Rp 14.370 per Dollar AS, Terlemah Sejak Oktober 2015 | 2018-06-29 09:17:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nilai tukar rupiah terus semakin tertekan menjelang akhir semester pertama. Kamis (28/6), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di Bank Indonesia berada di level Rp 14.271 per dollar Amerika Serikat (AS).
Bahkan, dari pantauan di Reuters, rupiah ambles dan telah mencapai Rp 14.325 per dolar AS. Kemudian di spot perd ... Berita Selengkapnya |
| Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR | 2018-06-21 21:16:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) mengklaim kebijakan tarif integrasi yang diberlakukan pada Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) akan memudahkan pengguna jalan cuma ada rencana kenaikan dari Rp 9.500 jadi Rp 15.000.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal B ... Berita Selengkapnya |
| Jelang Lebaran, Kementan Pastikan Stok Beras Aman | 2018-06-11 22:05:46 |
 |
JAKARTA , Berita HUKUM - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriardi mengatakan stok beras menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H tergolong dalam kategori yang aman.
"Stok beras kita di Bulog 1.527.000 ton Cadangan beras pemerintah dinyatakan aman itu antara 1-1,5 juta ton," ujar Agung di Toko Tani Indonesia (TTI) ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN | 2018-06-08 17:48:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Upaya pemerintah yang memisahka ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Sunyi Impor Beras Rugikan Rakyat | 2018-06-06 02:15:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak. Akmal memaparkan, pada kutipan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. Kemudian pemerintah kembali m ... Berita Selengkapnya |
| Isu TKA Perlu Penanganan Serius | 2018-06-05 15:39:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan isu yang sensitif dan perlu penanganan yang serius. Keberadaan TKA Tiongkok di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) harus benar-benar dipastikan legal atau ilegal.
"Kebanyakan dari TKA Tiongkok itu adalah buruh-buruh kasar dan unskill ... Berita Selengkapnya |
| Soal Ojek Online, DPR Tanyakan Ketegasan Pemerintah | 2018-06-04 20:11:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta pemerintah tegas dan segera menentukan sikap akan melegalkan ojek online atau tidak. Jika ingin melegalkan ojek online, Komisi DPR yang membidangi transportasi ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan aturan hukumnya.
"Saya sudah sampaikan kepada Menteri Per ... Berita Selengkapnya |
| Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri | 2018-06-03 00:27:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar disebabkan kebijakan salah. Ada kebijakan pembangunan infrastruktur tidak tepat.
"Dollar bisa seperti saat ini karena kebijakan salah oleh menteri Jokowi. Mereka asal melakukan pembangunan infrastruktur, padahal bisa saja pembangunan itu tidak tepat," kata pengamat ekonomi Ich ... Berita Selengkapnya |
|
|
