| EkBis |
 |
|
| |
| Roadshow Serikat Saudagar Nusantara Dorong Pelajar dan Mahasiswa untuk Berwirausaha | 2018-07-29 18:13:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mensosialisasikan program-program pemberdayaan ekonomi bagi warga DKI Jakarta, Serikat Saudagar Nusantara (SSN) menggelar Roadshow Saudagar Nusantara (RSN).
Acara yang diadakan di Ruang Ali Sadikin, Kantor Walikota Jakarta Barat ini terdiri dari seminar, bazzar UKM OK OCE dan layanan coaching bisnis gratis.
... Berita Selengkapnya |
| PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK | 2018-07-25 07:21:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah | 2018-07-19 19:15:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipe ... Berita Selengkapnya |
| Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi | 2018-07-19 05:37:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China pasti berimbas kepada Indonesia. Pasalnya selama ini perdagangan dunia banyak dikuasai China, dimana salah satu negara seperti Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit perdagangan ini tidak hanya dialami AS, saja tetapi juga negara-negara lain.
Saat diminta tanggapannya ... Berita Selengkapnya |
| Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS | 2018-07-17 11:17:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak, jika AS menjadikan faktor PT. Freeport Indonesia ( ... Berita Selengkapnya |
| Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia! | 2018-07-11 07:10:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport pada bulan ini dengan membayar sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 4 miliar untuk divestasi 51% (tepatnya sekitar 41,64%, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36%) saham Freeport McMorant, demikian pernyat ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Apresiasi Peningkatan Produksi PT Bukit Asam | 2018-07-09 14:15:02 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mengapresiasi pendapatan PT. Bukit Asam (PTBA) Palembang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PTBA Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/7).
"Memang dari sisi pendapatan dari tahun 20 ... Berita Selengkapnya |
| Karyawan Garuda Indonesia Batal Mogok Kerja | 2018-07-06 13:00:44 |
 |
TANGERANG, Berita HUKUM - Usai masing-masing perwakilan dari manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Serikat Pekerja Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengadakan pertemuan dengan jajaran Kementerian BUMN pada, Kamis (5/7) untuk membahas beberapa permasalahan internal yang akhir-akhir ini melanda perusahaan plat merah itu, akhirnya ... Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang | 2018-07-04 05:25:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.
"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan ... Berita Selengkapnya |
| Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P | 2018-07-03 12:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan pada 2018 ini. Sampai saat ini pemerintah memang belum mengajukan usulan perubahan anggaran, walau banyak asumsi yang sebenarnya meleset.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo S ... Berita Selengkapnya |
|
|
