| EkBis |
 |
|
| |
| Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal | 2018-08-24 09:16:32 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya tambak udang liar ditanggapi dengan sikap tegas oleh Ketua Tim Terpadu Nandar Munadi, S.Sos, M.Si guna menyikapi keberadaan tambak udang liar yang membandel tersebut mendapat dukungan dari Darhan, Sip sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Nandar Munadi, S.S ... Berita Selengkapnya |
| Petani Kecewa, Impor Beras Bertolak Belakang dengan Semangat Serap Gabah Petani | 2018-08-24 06:07:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.
Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi bahkan menyebut kebijakan yang akan terlaksana da ... Berita Selengkapnya |
| Pedagang Minta Pemkot Surabaya Optimalkan Fungsi Pasar Turi Baru | 2018-08-22 17:04:05 |
 |
SURABAYA - Berita HUKUM - Para pedagang Pasar Turi Surabaya berharap agar semua pihak terkait segera menuntaskan persoalan administrasi seputar revitalisasi pasar. Pasalnya, sudah bertahun-tahun mereka merasa dirugikan dan menjadi korban dari proses yang berlarut-larut.
"Sampai sekarang kami belum mendapatkan sertifikat. Juga infonya izin operas ... Berita Selengkapnya |
| Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik | 2018-08-21 20:44:38 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Sejak adanya pembangunan jembatan melalui program Dana Desa, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa Jawi kecamatan Kinal, kabupaten Kaur, Bengkulu yang kian semakin baik.
Kepala Desa (Kades) Jawi Drs. Mulyan Haryadi mengatakan bahwa, "manfaat dari program dana desa selama ini sangat dirasakan oleh warga kami. Mulai dari ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi | 2018-08-17 14:59:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani ... Berita Selengkapnya |
| Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II-2018 Jadi 3%, Tertinggi Sejak Kuartal II-2014 | 2018-08-11 15:32:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II-2018 kembali melebar. Data Bank Indonesia (BI) memperlihatkan Current Account Deficit (CAD) mencapai 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tertinggi sejak kuartal II-2014.
Tercatat, defisit sepanjang kuartal II mencapai US$ 8 miliar atau lebih tinggi dari periode ku ... Berita Selengkapnya |
| Heri Gunawan: Ekonomi Kuartal II Kian Jauh dari Target | 2018-08-09 12:39:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 ini yang hanya sebesar 5,27 persen, masih jauh dari target pemerintah sebesar 5,4 persen. Pemerintah sendiri mengklaim ini merupakan capaian tertinggi. Padahal, janji kampanye Presiden Joko Widodo disebutkan mencapai 7 persen. Sudah empat tahun pemrintahan berjalan ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah Ragukan Statistik Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi | 2018-08-08 07:50:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kesejahteraan yang merata kepada seluruh warga negara menjadi tujuan utama bernegara, bukan hanya sekedar progres angka statistik. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam buku 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera' yang baru diluncurkannya menyampaikan, angka-angka statistik kesejahteraan yang tersaji selama ini tampak seperti fa ... Berita Selengkapnya |
| Bayang-bayang Kebangkrutan BPJS Kesehatan Harus Direspon Serius | 2018-07-31 07:53:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengingatkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang memiliki beban defisit pada tahun lalu sebesar Rp9,75 triliun harus menjadi perhatian pemerintah dan segenap stakeholder (pemangku kepentingan).
"Bayang-bayang kebangkrutan BPJS Kesehatan harus mendapat respons serius oleh pemerinta ... Berita Selengkapnya |
| Guna Pengembangan SKSTN, Kemensos dan Kemenkeu Jalin Kesepakatan Induk | 2018-07-30 10:51:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari upaya pelayanan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia sejak 2017 mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).
Diketahui adapun tujuan pengembangan SKSTN adalah untuk ... Berita Selengkapnya |
|
|
