Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Akselerasi Ekspor, Menteri Amran Percepat Pengurusan Izin dari 13 Hari Menjadi 3 Jam | 2018-10-29 19:22:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus memacu peningkatan produksi bahkan ekspor komoditas pertanian khususnya hortikultura secara drastis. Karenanya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Hortikultura menggelar rapat koordinasi peningkatan produksi, investasi dan akselerasi ekspor komoditas horti ...

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani | 2018-10-24 04:27:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data produksi beras yang terbaru yakni dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA). Metode tersebut diakui lebih valid dibandingkan sebelumnya. Penerapan metode ini mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi.

Hasilnya, ber
...

IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar | 2018-10-20 20:08:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada dua faktor yang menyebabkan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pertama faktor internal yakni naiknya suku bunga The Fed, sehingga pelaku bisnis berinvestasi ke dolar AS, dan akibatnya mata uang lain mengalami depresiasi atau merosotnya nilai tukar.

"Sebagian berkaitan dengan isu terbaru
...

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun | 2018-10-17 05:37:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 sebesar US$360,7 miliar atau setara Rp5.410,50 triliun (kurs Rp15.000), naik 5,14 persen (yoy) dibandingkan dengan posisi ULN Indonesia tahun lalu diperiode yang sama yang sebesar US$340,5 miliar. ULN juga tumbuh meningkat dibanding pertum ...

Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini | 2018-10-15 06:42:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa menunda pembayaran klaimnya untuk nasabah produk asuransi yang dijual lewat bank mitra (bancassurance). Total klaim yang terpaksa ditunda tersebut mencapai Rp802 miliar.

Anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Abdul Wachid menilai, penundaan pembay
...

Menperin Resmikan Pabrik GIS PT ABB Sakti Industri | 2018-10-09 14:09:26

TANGERANG, Berita HUKUM - Ditengah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produk dalam negeri di semua sektor pembangunan khususnya pembangunan infrastrktur ketenagalistrikan, PT ABB Sakti Industri meresmikan fasilitas manufaktur baru yang menggunakan gas-insulated switchgear (GIS) bertegangan tinggi.

Dalam sambutannya, Menteri Perindust
...

Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut | 2018-10-08 14:49:12

KOLAKA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kew ...

Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam | 2018-10-07 07:03:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengklaim berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Namun, di sisi lain, saat inflasi rendah, kerap muncul isu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga menjadi hal yang tak bisa dihindarkan di tengah nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

Berdasarkan kalkulasi Aprindo (Asosiasi Pedagang Retail Indonesia), depr
...

Tingkatkan Kinerja, Seluruh PPL Diberikan Pembinaan | 2018-10-06 10:57:42

KAUR, Berita HUKUM - Tindak lanjut dari pembagian alat mesin pertanian (Alsintan) terhadap kelompok Tani beberapa waktu yang lalu, Dinas pertanian kabupaten Kaur mengadakan pembinaan kepada seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-kabupaten Kaur, guna untuk meningkatkan pendampingan terhadap para Petani.

Kepala Dinas Pertanian Kaur, Nasrur R
...

AAJI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Teken PKS Pemanfaatan NIK | 2018-10-05 14:23:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta Perusahaan Anggota AAJI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri RI) menyepakati hubungan kerjasama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (N ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]