Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Wartawan Parlemen Harus Jadi Pengusaha Enterpreneur Jurnalis Bermerek | 2018-11-27 06:49:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, masa depan Senayan (Parlemen) itu, tetap harus menjadi silicon valley dari kebebasan pers. Dirinya menyatakan ini karena tidak melihat adanya dinamika institusi pers yang lebih dari yang ada di Senayan ini. Menurutnya, Senayan merupakan tempat lahirnya Dewan Pers dan inovasi-inovas ...

Harga Jual Karet Tak Kunjung Naik Petani Semakin Terpuruk | 2018-11-23 06:46:24

KAUR, Berita HUKUM - Beban para petani di desa Tanjung Agung, kecamatan Tetap kabupaten Kaur, Bengkulu yang menanam pohon karet menghasilkan getah karet saat ini semakin mengalami kesulitan sejak 4 tahun terakhir ini, karena kondisi harga karet mentah yang dijual oleh petani belum pernah mencapai Rp. 8.000,-/ kg, apa lagi kalau mengharapkan harga d ...

Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Industri Kecil | 2018-11-21 18:34:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Paket yang digadang-gadang yang banyak mendatangkan investasi asing ini justru akan megancam industri kecil. Pasalnya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada par ...

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi | 2018-11-18 05:35:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pe
...

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015 | 2018-11-17 11:19:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur yang tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dinilai sudah benar. Sebab hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).

Pernyataan tersebut
...

Empat Maskapai Sudah Kantongi Izin Rute Penerbangan Bandara APT Pranoto Samarinda | 2018-11-14 20:53:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengapresiasi empat maskapai penerbangan untuk melayani rute penerbangan dari dan menuju ke Bandara Aji Pengeran Tumenggung Pranoto (APT) Samarinda.

Bandara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018 tersebut hingga saat ini sudah ada empat maskapai yang telah
...

Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium | 2018-11-12 19:33:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar laju kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan, pasalnya dengan kenaikan harga tersebut masyarakat kelas menengah bawah dirugikan. Ia menyarankan kepada regulator, seperti tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan ...

Selamatkan Sektor Perkebunan Sawit, Joko Widodo Harus Cabut Pajak Ekspor CPO | 2018-11-10 17:34:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kontrak Januari 2019 di Bursa Derivatif Malaysia amblas 1,15%% ke level MYR 2.061/ton pada perdagangan hari Jumat (9/11/2018), hingga pukul 11.30 WIB atau penutupan perdagangan sesi 1. Dengan pergerakan hari ini, harga komoditas agrikultur unggulan Indonesia dan Malaysia sudah t ...

Muhammadiyah Meminta AS Cabut Sanksi Ekonomi yang Diberikan Kepada Iran | 2018-11-07 14:15:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggapi sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah memperediksi adanya sanksi ekonomi AS kepada Iran akan memicu perang dagang dan ekonomi yang berdampak pada negara-negara lain.

"Atas sanksi ini, Iran sebagai negara yang berdaulat j
...

Lion Air Uji Coba Take Off dan Landing di Bandara APT Pranoto Samarinda, Siap Buka Rute ke 3 Kota | 2018-11-02 03:57:53

SAMARINDA, Berita HUKUM - Untuk memenuhi harapan orang nomor 1 di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bandara APT Pranoto beberapa hari lalu yang meminta agar 2 minggu kedepan sudah ada penerbangan dari Samarinda ke Jakarta atau sebaliknya, maka sebagai persiapan Maskapai Lion Air melakukan uji coba pendaratan di Bandara APT Pranot ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]