| EkBis |
 |
|
| |
| Divestasi Freeport 51% Rampung, Untung atau Buntung? | 2018-12-22 19:08:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) akhirnya rampung juga. Ada yang senang, namun banyak pula cibiran.
Jumat lalu (21/12), Presiden Joko Widodo terlihat sumringah. Rupanya, dia kedatangan tamu istimewa, yakni CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Didampingi sejumlah menteri dan Dirut PT Inalum (Pers ... Berita Selengkapnya |
| Proyek KAC Jakarta-Bandung Mangkrak?, NSEAS Siap Gelar Diskusi Terbuka | 2018-12-22 11:39:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Megaproyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta - Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan nilai menelan kisaran US$ 5,5 miliar atau sekitar mencapai Rp.75 Triliun yang telah di groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo semenjak Februari 2016 lalu, masih menyimpan beberapa kasus yang menjadi polemik dan pertanyaan di kalangan akade ... Berita Selengkapnya |
| Inilah 3 Jurus Jitu Kemenpar untuk Raih Target 20 Juta Wisman 2019 | 2018-12-20 22:21:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menggelar Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) 2018 di Balaiurang Soesilo, Gedung Sapta Pesona, kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Jakarta pada, Kamis (20/12).
Berbeda dengan penyelenggaraan JPAT pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam gelaran kali ini dirancang meriah dan menarik dengan ... Berita Selengkapnya |
| Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi | 2018-12-17 12:04:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama elemen pekerja lain mengadakan aksi, "Selamatkan Pelabuhan Nasional, Save JICT-Koja". Adapun, aksi dilakukan di depan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta den ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung | 2018-12-12 06:26:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati mempertanyakan target penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, akibat belum selesainya proyek yang telah dilakukan groundbreaking tahun 2016 lalu itu, banyak menimbulkan masalah seperti kemacetan, sehingga merugikan banyak waktu.
Hal ini disampaikannya saat meng ... Berita Selengkapnya |
| Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java | 2018-12-06 17:18:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkoneknya jalan tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya (meski sebagian masih bersifat fungsional) telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018 beberapa bulan yang lalu. Kemacetan dan kepadatan yang masih terjadi masih dalam ambang kewajaran, mengingat volume kendaraan yang meningkat.
Mudik yang sebelu ... Berita Selengkapnya |
| Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja | 2018-12-06 14:49:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Buruh Jakarta menggelar dialog tripartit bertajuk 'Paska Penetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif' di Aula Sudinakertrans Jakarta Utara, Kamis (6/12).
Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta, Jayadi, mengatakan paska penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2019, pada 24 Okt ... Berita Selengkapnya |
| Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun | 2018-12-03 20:51:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat jumlah utang para perusahaan pelat merah meningkat 132,92 persen dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 tersebut belum sepenuhnya diaudit.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Peng ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Tata Sistem Antisipasi Destruksi Teknologi | 2018-11-29 22:07:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menata sistem antisipasi terhadap hadirnya teknologi yang destruksi, seperti transportasi online dan lainnya, baik dalam kehidupan bisnis maupun sosial. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, sesuatu yang destruktif akan menganggu apa yang sudah ada dan stabil selama ini.
Men ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli: Kebijakan Pro Petani Karet Lebih Penting Ketimbang Paket Ekonomi Ke-16 | 2018-11-28 13:12:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar ekonomi kerakyatan Dr. Rizal Ramli memberikan saran kepada pemerintah Indonesia terkait anjloknya harga karet nasional.
Dilaporkan, harga karet dunia turun dari 367 yen ke 137 yen per kilogram. Di Indonesia, saat ini harga karet di tingkat petani hanya Rp 6.000 per kg.
"Kasihan petani karet kita. Mayoritas adalah ... Berita Selengkapnya |
|
|
