Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Arief Poyuono: Impor Gula Industri, Modus 'Kongkalikong' Ijin Raw Sugar | 2019-01-12 04:15:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tahun lalu, pemerintah Indonesia memutuskan mengimpor Gula mentah industri rafinasi sebesar 3,6 juta ton, berlanjut tahun 20019 ini sebesar 1,1 juta ton guna memenuhi kebutuhan konsumsi. Padahal dengan Indonesia mengimpor Gula, maka akibatnya Defisit Neraca Perdagangan (current account deficit/ CAD) Indonesia semakin me ...

Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020 | 2019-01-11 19:16:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Budi Gunadi Sadikin Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias PT Inalum (Persero) perusahaan plat merah milik pemerintah Indonesia dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan PT Freeport Indonesia tidak bakal membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Musababnya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini ...

Sejak Merdeka, Defisit Perdagangan Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah | 2019-01-11 04:28:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sebelumnya Ekonom senior Faisal Basri mengunggah postingan mengenai Indonesia Jadi Pengimpor Gula Terbesar di Dunia serta perbandingan harga Gula di Indonesia dengan negara-negara lain yang menurutnya lebih mahal. Faisal Basri kembali mengungkap Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit tajam sepanjang 2018.

...

Head of Agreement GMF dan IAS Fokus dalam Perawatan Pesawat dan Industrial Service | 2019-01-09 16:29:12

TANGERANG, Berita HUKUM - PT Garuda Indonesia Facility Aero Asia,Tbk (GMF) resmi menjalin kerjasama dengan anak usaha BUMN, PT Indopelita Aircraft Service (IAS). Kerjasama yang dituangkan dalam Head of Agreement ini ditandatangani oleh Direktur Utama GMF, Iwan Joenarto dengan Direktur Utama IAS, Sabar Sundarelawan di Hanggar 4 GMF Cengkareng pada, ...

Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi | 2019-01-07 20:15:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, proyek jalan tol trans Jawa yang dibangun pemerintah ternyata tak menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akses tol tersebut tidak terkonsentrasi ke wilayah pesisir utara Jawa yang sarat dengan pelabuhan, tapi malah dibangun ke tengah pulau Jawa. Selain itu, tarif ...

Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang | 2019-01-02 05:06:40

SURABAYA, Berita HUKUM - Cawapres nomor Urut 02 Sandiaga Uno menegaskan, jika nanti terpilih pada Pilpres 2019 dirinya tak akan bergantung pada utang.

Dia kemudian mencontohkan proyek tol Cikopo-Palimanan yang bisa dibangun tanpa berutang.

"Bisa (tanpa utang), saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali," kata
...

Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran | 2018-12-27 19:45:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI).

Peluncuran SIPMI tersebut secara resmi dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Dalam sambutannya, dia menyebutkan, SIPMI merupakan platform berbasis komunitas yang memberi kemudahan terhadap peke
...

Peneliti AEPI: Proyek KAC Jakarta-Bandung Produk Imperialisme Modus Infrastruktur | 2018-12-26 11:20:03

JAKARTA, Berita HUKUM -Salamudin Daeng sebagai pengamat ekonomi dan peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sebagai narasumber diskusi publik yang mengulas persoalan proyek Kereta Api Cepat (KAC) Indonesia-Cina trayek Jakarta - Bandung yang kini dituding tengah 'mogok' alias mangkrak.

Menurutnya hubungan kerjasama yang dijalan
...

Kerugian Material Akibat Tsunami di Kawasan Tanjung Lesung Berkisar Rp150 Milliar | 2018-12-24 23:09:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengembang dan pengelola kawasan wisata Tanjung Lesung PT. Jababeka, Tbk yang menjadi salah satu lokasi kawasan yang terdampak akibat bencana tsunami selat Sunda yang terjadi pada, Sabtu malam 22 Desember 2018 lalu, menyebabkan setidaknya kerugian material akibat tsunami yang melanda kawasan wisata Tanjung Lesung diperkiraka ...

PT KAI DAOP 1 Jakarta Siap Melayani Angkutan Nataru 2018/2019 | 2018-12-24 06:29:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyambut masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018/2019, PT Tiket Kereta Indonesia (KAI) telah menyiapkan sarana, prasarana, dan SDM untuk mendukung kelancaran pelaksanaan angkutan Nataru seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini masa angkutan Nataru ditetapkan selama 18 hari, yakni mulai tanggal 20 Desember 2018
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]