| EkBis |
 |
|
| |
| Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun | 2019-05-01 16:58:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar ekonomi dan politikus Indonesia, yang juga mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai situasi kini nampaknya demokrasi serasa telah dikhianati dan dicurangi, oleh karenanya Pemerintahan yang curang dan tidak demokratis, pasti tidak akan bertahan. Demikian kata Rizal Ramli pada awak media pasca dirinya men ... Berita Selengkapnya |
| Said Iqbal: Prabowo Bakal Pidato di Istora Saat May Day | 2019-04-27 19:08:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut capres Prabowo Subianto akan hadir saat peringatan Hari Buruh alias May Day 1 May di Istora Senayan. Prabowo direncanakan berpidato di hadapan para buruh anggota KSPI.
"Kami akan May Day di Istora Senayan dan kami sudah terkonfirmasi akan me ... Berita Selengkapnya |
| Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar | 2019-04-24 21:26:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kwik Kian Gie, eks Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, mengapresiasi film dokumenter Sexy Killers yang diproduksi oleh Watchdoc.
Ia juga menyindir anak-anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dianggapnya memiliki perusahaan besar di balik usaha jajanan pasar mer ... Berita Selengkapnya |
| Diskusi Java Associate: Jika Terjadi Perubahan Politik Nasional | 2019-04-16 17:39:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - H-2 jelang Pemilu 2019 di Indonesia, pertemuan diiskusi Bincang-bincang Anak Zaman: 'Jika Terjadi Perubahan Politik Nasional' di bilangan Cikini Jakarta Pusat yang diselenggarakan Java Associate pada Senin (15/4).
Dalam kesempatan sesi diskusi yang digelar Java Associate pantauan pewarta BeritaHUKUM.com tampak hadir; Gur ... Berita Selengkapnya |
| Sandiaga Janji Ciptakan 15 Juta Lapangan Kerja Baru | 2019-04-13 11:19:45 |
 |
LAMPUNG, Berita HUKUM - Calon wapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji bakal menciptakan 15 juta lapangan kerja baru jika memenangkan Pilpres 2019.
"Cari kerja susah, tidak. Bersama Prabowo-Sandi jika diamanahkan kami akan ciptakan 15 juta lapangan kerja bagi anak bangsa," katanya saat berkampanye di Gelanggang Olah Raga Saburai, Bandar Lampun ... Berita Selengkapnya |
| Sandiaga Uno: Di Bawah Prabowo Sandi Ekomomi Indonesia Tumbuh 6,5 Persen | 2019-04-08 21:43:50 |
 |
MAGETAN, Berita HUKUM - Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, jika diberi amanat melayani masyarakat Indonesia 2019-2024, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh enam sampai enam setengah persen dalam waktu dua tahun.
"Kita akan gerakan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhannya hingga enam sampai enam koma lima persen dalam dua tahun jika diberikan aman ... Berita Selengkapnya |
| Bulog Perlu Solusi Salurkan Beras | 2019-04-05 16:58:09 |
 |
KUBU RAYA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna menilai, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan penyaluran beras, pasca pengalihan program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019.
"Saat ini penyaluran berasnya dipersempit setelah ... Berita Selengkapnya |
| Garuda Indonesia Resmi Sediakan Layanan Perawatan Komponen Airbus | 2019-04-03 16:31:20 |
 |
TANGERANG, Berita HUKUM - PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, Tbk (GMF) secara resmi telah menjadi penyedia layanan perbaikan beberapa komponen pesawat Airbus. Melalui kerjasama antara Airbus, PT GMF AeroAsia akan menangani layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pesawat dan membantu maskapai operator A320 dan A330 di Indonesia dan As ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga | 2019-03-31 04:00:13 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai PT. Pertamina (Persero) perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Mengingat banyak Anggota DPR RI menemukan penyimpangan dalam penyaluran BBM satu harga di daerah pemilihan mereka. Temuan itu antara lain banyaknya penjualan kembali BB ... Berita Selengkapnya |
| Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji | 2019-03-26 17:03:04 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menengarai, pengoplosan gas Elpiji bersubsidi ke dalam kemasan Elpiji non-subsidi di tingkat agen atau pengecer, menyebabkan kelangkaan gas Elpiji ukuran 3 Kilogram (Kg) di pasaran. Bahkan, masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan sulitnya mendapatkan Elpiji 3 Kg dalam beberapa bula ... Berita Selengkapnya |
|
|
