Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya | 2019-06-18 02:06:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan oleh masyarakat dan pengusaha bukan merupakan urusan pihaknya.

Menurut dia, Kemenhub hanya mengatur harga batas atas dan bawah dalam moda transportasi udara itu. Selebihnya, lanjut dia, harga tiket pesawat merupakan
...

Tiket Mahal, Pengamat: Maskapai Asing Bukan Solusi Persoalan Penerbangan | 2019-06-08 02:14:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat penerbangan Alvin Lie menegaskan bahwa wacana pemerintah mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan penerbangan domestik, terutama terkait mahalnya harga tiket pesawat enam bulan terakhir ini.

"Kalau pemerintah tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi u
...

Mudik Lebaran 2019: Mereka yang Batal Mudik karena Tiket Pesawat Mahal | 2019-06-06 05:09:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Belum juga reda persoalan di penerbangan Indonesia khususnya maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier sebab ada tiga maskapai yaitu Lion Air, Wings Air dan Citilink memutuskan mentarifkan bagasi barang bawaannya, kini rakyat juga semakin resah tatkala harga tiket pesawat domestik yang masih dengan harga semakin melangi ...

Komentari Jokowi Soal Tiket Pesawat Mahal, Rizal Ramli: Solusi Presiden Kok Cetek Amat | 2019-06-01 05:34:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Perekonomian Rizal Ramli (RR) ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo soal melonjaknya harga tiket pesawat. Dalam suatu wawancara, Jokowi, sapaan akrab presiden memandang perlu untuk mengundang maskapai asing masuk Indonesia agar harga tiket bisa terjangkau.

"Maaf Pak Jokowi, kok solusinya cetek dan me
...

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK | 2019-05-26 03:18:02

KAUR, Berita HUKUM - Tuntutan pembangunan secara merata yang harus dipenuhi dalam rangka kebutuhan pembangunan di tingkat desa, mendorong Pjs Kepala Desa Jawi kecamatan Kinal kabupaten Kaur provinsi Bengkulu berusaha memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang merata tersebut melalui program Dana Desa.

Pjs Kepala Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabup
...

Pemerintah Didesak Standardisasi Harga Pangan | 2019-05-15 20:38:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, hampir bisa dipastikan harga komoditas pangan akan merayap naik. Pola kenaikan harga pangan ini selalu berulang kali setiap tahunnya dan menyasar hampir seluruh bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Bahkan, harga sejumlah komoditas pangan ini akan semakin melambung ...

Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga ! | 2019-05-14 01:52:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan mengganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina.

Uchok juga mengungkapkan agar Direktur Utama Nicke Widyawati untuk segera mengundurkan diri dari jabat
...

Tiket Pesawat Mahal, Komisi V Segera Panggil Menhub | 2019-05-10 10:30:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyoroti tarif tiket pesawat udara khususnya untuk penerbangan domestik yang dinilai terlalu mahal. Terkait hal itu, Komisi V DPR RI akan segera memanggil jajaran Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat.

"Kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, sebagai le
...

Pratek Pungli dan Suap Dituding Marak di Pemasaran Retail Gas Domestik, LPG Pertamina | 2019-05-06 22:14:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Tri Permadi, SE sebagai koordinator LPG Watch menyampaikan agar Menteri BUMN seharusnya meng-evaluasi salah seorang direksi Pertamina berintial MK yang diduga kuat melakukan pratek pungli san suap di sektor distribusi gas LPG.

Pasalnya, menurut koordinator LPG Watch tersebut bahwa apabila ingin mengajukan menjadi Agen LPG
...

Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI | 2019-05-03 22:54:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja di Arab Saudi, Pemerintah Saudi akan menerapkan sebuah sistem yang langsung terkoneksi dengan Pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Bas
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]