Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju | 2019-10-25 14:38:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tugas besar telah menanti, terutama di bidang ekonomi yang pada periode lalu menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Pembenahan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita jadi sasaran pembenahan.

Anggota DPR RI Heri Gunawan mengemukakan cata
...

Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri | 2019-10-24 10:06:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Pangan Sedunia diperingati pada tanggal 16 Oktober, pada hari tersebut semua pihak khususnya bagi bangsa Indonesia, diingatkan bahwa masalah pangan adalah masalah yang sangat urgent dan krusial. Oleh karenanya persoalan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Deng ...

Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur | 2019-10-23 22:57:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung, alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Mengingat, anggaran infr ...

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia | 2019-10-21 18:58:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Padahal pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tengah menggalakan pembangunan Infrastruktur yang luar biasa. Ia mengatakan akan melihat lanjutan program-program yang telah dicanangkan pada p ...

2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies, Rumah DP 0 Rupiah Disambut Antusias dan Mulai Dihuni Warga | 2019-10-17 08:18:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Program rumah DP 0 Rupiah disambut antusias masyarakat Ibukota. Pada tahap pertama, 28 Juli lalu, tercatat 1.790 dari 2.359 warga yang mendaftar dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah. Karena antusiasme masyarakat masih tinggi, Pemprov DKI membuka pendaftaran gelombang kedua pada 7 Agustus dan hingga saat ini masih me ...

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun | 2019-10-15 13:03:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar US$ 393,5 miliar atau sekira Rp 5.553,5 triliun per akhir Agustus. Naik 8,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY).

"ULN terdiri dari publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 196,3 miliar dan swasta (termasuk
...

Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM | 2019-10-15 07:10:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Nevi Zuairina mengatakan permasalahan yang belum terselesaikan dalam ekspansi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produknya ke seluruh nusantara adalah terkait permodalan serta bagasi pesawat. Sebagai Anggota Legislatif, Ia berharap agar pemerintah pusat dapat bersinergi dengan daerah ...

Siti Rizky Amalia: Pemerintah Turut Mendukung agar Produk Lokal Selalu Memiliki Ruang Bersaing | 2019-10-10 05:37:18

SAMARINDA, Berita HUKUM - Politisi Partai Persatuan Pembangun (PPP) yang saat ini duduk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Siti Rizky Amalia sangat mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap jual-beli hasil usaha kecil dan menengah seperti kuliner.

Hal itu dikatan Siti agar pemerintah harus ter
...

Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi | 2019-10-02 07:04:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca momen pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor pada, Senin (30/9) lalu, Said Iqbal memastikan jika pihaknya akan tetap fokus terhadap isu perjuangan buruh termas ...

Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan | 2019-09-20 13:52:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Produk sawit Indonesia yang diboikot oleh Uni Eropa terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu 'Sun Flower Oil' dan 'Rapeseed Oil'. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarak ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]