| EkBis |
 |
|
| |
| Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan | 2020-07-05 07:34:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah memaknai kurban pada Idul Adha di masa pandemi Covid-19 kali ini bukan hanya sekedar ritual ibadah semata saja, tetapi juga dimaknai jauh lebih dalam sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Adapun Lazismu melalui dukungan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan MCCC mengangkat tema hari raya kurban ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Lempar Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg ke Publik | 2020-07-02 06:40:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pemerintah tidak mengurangi subsidi elpiji 3 kg dan subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak terburu-buru melemparkan wacana tersebut ke publik sebelum melakukan pengkajian secara matang atas kebijakan yang akan diamb ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR RI Minta Pertamina Kaji Ulang Rencana IPO | 2020-07-01 09:46:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta kepada PT Pertamina untuk mengurungkan niat dan rencana Initial Public Offering (IPO) subholding ke publik. Terutama jika kajian tentang IPO tersebut belum dilakukan secara jelas dan matang.
"Pelaksanaan IPO kalau belum ada kajian yang lengkap saya minta dibatalkan saja renc ... Berita Selengkapnya |
| Sejumlah Perwira Aktif TNI-Polri Jabat Komisaris BUMN, Erick Thohir Jadi Sorotan Publik | 2020-06-29 20:04:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri di kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian meruncing. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir itu karena dinilai mencederai profesionalitas TNI dan Polri.
Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, SH mengataka ... Berita Selengkapnya |
| Penuh Tantangan, RAPBN 2021 Dituntut Kredibel | 2020-06-16 12:41:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati. Karenanya proyeksi ekonomi tahun 2021 itu sangat bergantung pada capaian Pemerintah di semester II tahun 2020 ini. De ... Berita Selengkapnya |
| Program Tol Laut Jokowi Dianggap Tidak Menghasilkan Apa-apa | 2020-06-11 12:57:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu digadang-gadang sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi justru dianggap gagal. Sebab, subsidi yang diberikan hanya terpaku pada perusahaan pelayaran saja.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita menganggap jika subsidi yang dib ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: Tanggapi Tuduhan Dumping, Eksportir Harus Kooperatif | 2020-06-11 06:37:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para eksportir dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian perdagangan untuk segera menanggapi tuduhan dumping dari sembilan negara mitra dagang Indonesia. Para eksportir yang lazimnya memiliki detil data terkait harga dari setiap produk ekspor yang dituduhkan dumping bisa mementahka ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Nilai Soal Teknis PP Tapera Belum Jelas | 2020-06-08 18:42:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Melalui PP Tapera ini, perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru, yakni gaji para pekerjanya akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera. Pungatan tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Empat Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta Kerja | 2020-06-05 16:47:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan bahwa fraksinya, PKS memasukkan empat usulan utama saat melakukan pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Bab V terkait perlindungan dan kemudahan berusaha. Hal tersebut semata untuk memastikan bahwasanya RUU ini benar-benar berpihak pada usaha mikro k ... Berita Selengkapnya |
| Tantangan Luhut Pandjaitan Pada Pengkritik Utang Pemerintah Disanggupi Dosen Senior UI | 2020-06-04 11:15:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tantangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diterima dengan baik oleh dosen senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, DR. Djamester Simarmata.
Luhut Pandjaitan sebelumnya menantang setiap pengkritik kebijakan utang negara yang dilakukan pemerintah untuk bertatap mu ... Berita Selengkapnya |
|
|
