Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Resesi, Petaka Yang Jadi Kenyataan | 2020-11-10 20:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai yang diprediksi banyak pihak, akhirnya Indonesia masuk jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 kembali minus 3,49 persen. Di kuartal II lalu juga minus 5,32 persen. Karena dua kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh negatif, maka Indonesia pun diny ...

Program Kartu Prakerja Harus Dievaluasi Agar Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja | 2020-11-10 02:22:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang. Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya.

Untuk itu fungs
...

Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat | 2020-11-06 20:41:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia resmi masuk resesi pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, hari Kamis (5/11/2020). Kontraksi tersebut juga dialami pada kuartal sebelumnya, atau kuartal II 2020, mencatatkan minus 5,39 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengata ...

Ini 4 Perusahaan yang Untung Besar di Tengah Pandemi COVID-19 | 2020-11-06 20:02:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi COVID-19 yang menghantam banyak bisnis selama hampir satu tahun ini membuat banyak perusahaan gigit jari. Mulai dari pemutusan hubungan kerja, mengurangi beban operasional hingga menutup cabang-cabang. Tetapi, kinerja perusahaan raksasa ini sepanjang tahun hingga dalam tiga bulan terhitung sampai 30 September 2020 ma ...

Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Menaker Harus Pertimbangkan Prinsip Keadilan | 2020-11-03 12:52:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan sebelum mengambil keputusan tidak menaikkan upah minimum di Tahun 2021. Ia menilai Menaker terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua sektor bisnis mengalami kesulitan selama pandemi ...

Buruh KSPI akan Gelar Demo 2, 9, 10 November di Istana Hingga DPR | 2020-10-30 13:04:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar aksi sebanyak 3 kali pada November. Aksi akan digelar di titik yang berbeda.

Said Iqbal mengatakan ada dua agenda yang akan dibawa, yakni penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dan penolakan atas surat edaran mengenai
...

Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan Untuk UMKM | 2020-10-27 12:29:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja penanganan ekonomi pemerintah saat pandemi Covid-19, mendapatkan banyak sorotan masyarakat luas seiring dengan genap setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan pandangannya melalui rilis tertulis kepad ...

Rakor Kepemudaan Hasilkan Rumusan Sinergi Pengembangan Wirausaha untuk Pemulihan Ekonomi Nasional | 2020-10-22 17:04:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) tanggal 20-21 Oktober 2020 di Hotel Shangri-La Jakarta resmi ditutup Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Ni'am. Beberapa poin penting telah dihasilkan untuk menjadi peru ...

Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan | 2020-10-22 05:20:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-U ...

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI | 2020-10-20 12:20:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.

Ekonom Institute for D
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]