| EkBis |
 |
|
| |
| Wacana Pencabutan Pupuk Subsidi Harus Dikaji | 2020-12-19 20:08:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, wacana pencabutan pupuk subsidi ke depannya akan terus dilakukan kajian, kendati selama ini dianggap masih dalam usulan. Ia menegaskan, jika subsidi pupuk ini dirasa masih membantu petani, sebaiknya tidak dihapuskan, tetapi dilakukan perbaikan distribusinya kepada petani.
" ... Berita Selengkapnya |
| Smelter Nikel China PT VDNI di Sulawesi Dibakar Massa, Ini Pemicunya | 2020-12-17 04:59:20 |
 |
KONAWE, Berita HUKUM - Pabrik pemurnian atau smelter nikel milik perusahaan China, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dibakar massa pada Senin (14/12/2020). Pembakaran ini terjadi pada saat pekerja melakukan aksi unjuk rasa.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Bes ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat | 2020-12-11 08:44:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen untuk tahun 2021. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan dengan kenaikan cukai rokok jangan sampai membuat perekonomian dan mematikan usaha rakyat dan harus lebih mementingkan kelangsungan usaha tembakau.
"Semangat untuk menaikan ta ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: Diperlukan Pengembangan Ekonomi Digital | 2020-12-07 14:21:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bangga dengan inovasi dan kreativitas generasi muda Indonesia, sebagaimana yang ditujukan Wafa Taftazani. Pria milenial berusia 28 tahun ini ternyata punya segudang pengalaman internasional. Antara lain sebagai consultant, new ventures di CNBC International dan manager business development and c ... Berita Selengkapnya |
| Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan | 2020-12-01 17:43:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu memperkirakan, permintaan (demand) nikel ke depan akan semakin tinggi, seiring adanya kebutuhan dari bahan nikel, seperti untuk baterai listrik.
"Saya melihat dominasi asing masih sangat ... Berita Selengkapnya |
| PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali | 2020-11-24 15:31:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menegaskan menolak rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali).
Mulyanto khawatir kebijakan itu akan menambah beban hidup masyarakat.
Mulyanto minta pemerintah mencari so ... Berita Selengkapnya |
| BP2MI Sidak P3MI di Tangerang, Pastikan PMI Aman dari Virus Corona | 2020-11-19 21:06:49 |
 |
TANGERANG, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sidak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Graha Ayu Karsa di Tangerang, Kamis (19/11).
Pasalnya, berdasarkan informasi dari KDEI Taiwan, ada 27 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dinyatakan positif Covid-19 saat tiba di negar ... Berita Selengkapnya |
| Kejaksaan Mendapat Penghargaan Karena Konsisten Mengawal Kegiatan Pembangunan Strategis | 2020-11-19 19:56:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung RI mendapatkan penghargaan dari salah satu stakeholdernya, PT Angkasa Pura I. Hal ini merupakan bukti, konsistensi Korps Adhyaksa dalam mengawal kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Tanah Air.
Menurut Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Sunarta, di acara Sosialisasi Bersama Kejaksaan RI dengan Kemente ... Berita Selengkapnya |
| Usai Australia, Indonesia Utang Lagi ke Jerman Sebesar Rp 9,1 Triliun | 2020-11-18 15:09:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan utang baru dari pemerintah Jerman. Sebelumnya, Indonesia juga mendapatkan pinjaman utang dari pemerintah Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun.
Kali ini, pemerintah Jerman memberi pinjaman sebesar 550 juta euro atau sekitar Rp 9,1 triliun. Infor ... Berita Selengkapnya |
| Penegasan Pemprov DKI Jakarta: Kita Mau Jual, Bukan Tambah Saham Bir Anker | 2020-11-15 07:48:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI Jakarta untuk produsen Anker Bir milik PT Delta Djakarta.
Dalam beberapa hari terakhir, mencuat isu kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Belakangan kabar penambahan saham ... Berita Selengkapnya |
|
|
