| EkBis |
 |
|
| |
| Harga Cabai Tembus Rp100 ribu Jelang Akhir Tahun 2023 | 2023-12-29 00:50:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harga cabai rawit merah terus mengalami kenaikan jelang akhir tahun 2023. Pantauan Tirto di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah tembus Rp100 ribu per kilogram (kg).
Di temui di sela-sela berjualan, salah satu pedagang sayur, Mak Tum (57), mengatakan kenaikan pada komoditas cabai memang sudah sering ter ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Cukai Naik 10%, Berikut Daftar Harga Rokok 2024 | 2023-12-19 16:26:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan mengalami kenaikan rata-rata 10 persen per 1 Januari 2024. Secara otomatis, harga jual eceran rokok di Indonesia nantinya juga akan mengalami kenaikan.
Kenaikan CHT berupa sigaret, rokok daun, dan tembakau iris rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024, rokok elektrik rata-rata ... Berita Selengkapnya |
| Tok! Jokowi Targetkan Cukai Plastik dan MBDK Rp6,24 Triliun Mulai 2024 | 2023-11-30 17:50:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman manis atau minuman bergula dalam kemasan (MBDK) di APBN 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diundangkan pada Sel ... Berita Selengkapnya |
| Zulhas Terbitkan Permendag 31/2023, RR: Pedagang Pribumi Dirugikan! | 2023-10-01 22:05:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai kebijakan larangan penggunaan platform media online atau sosial commerce untuk berdagang tidak tepat.
Kritik tokoh yang akrab disapa RR itu disematkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang telah menerbitkan Permendag 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklan ... Berita Selengkapnya |
| Haedar Nashir Tegaskan Ekonomi dan Politik Liberal Bertentangan dengan Nasionalisme Indonesia | 2023-09-09 09:32:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi ekonomi liberal yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang, seyogyanya konsep ekonomi Indonesia dikembalikan pada pondasi awalnya bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi rakyat dan negara hadir untuk memimpin supaya tidak diserahkan ke pasar.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiya ... Berita Selengkapnya |
| Perjuangan BP2MI Direspon Presiden, Pemerintah Akan Beri Relaksasi Pajak Bea Masuk Barang Milik Pekerja Migran Indonesia | 2023-08-08 11:47:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berjuang mengentaskan berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Baru-baru ini lembaga yang dipimpin oleh mantan senator DPD RI, Benny Rhamdani itu mengumumkan respon positif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui adanya relaksasi pa ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR RI Bamsoet Dorong OJK Segera Dirikan Bursa Kripto Indonesia | 2023-06-19 23:50:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menekankan, seiring telah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untu ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Lalai, Pengusaha Muda Laporkan sebuah Bank Pemerintah ke Polisi | 2023-06-15 13:03:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang pengusaha muda di Jakarta, David Rahardja melaporkan bank pemerintah ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, David sebagai nasabah merasa dirugikan karena kelalaian pihak bank itu dalam memberi informasi.
Adapun laporan tersebut teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/2457/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertangg ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Konspirasi Korporasi, Subsidi Kendaraan Listrik Perlu Ditinjau | 2023-05-13 03:03:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal calon presiden Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah.
Kritik Anies ini lantas ditanggapi banyak pihak. Mulai dari bos startup hingga sejumlah menteri. Tak terkecuali Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Direktur ... Berita Selengkapnya |
| Gus Imin Minta DJP Usut Tuntas 9 Juta Hektare Sawit Tak Bayar Pajak | 2023-05-12 01:49:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengusut temuan Menko Marves Luhut Panjaitan, terkait 9 (sembilan) juta hektar perkebunan kelapa sawit yang disinyalir belum membayar pajak. Hal tersebut disampaikannya dalam keteranga ... Berita Selengkapnya |
|
|
