Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Oesman: Penyerangan terhadap buruh tindakan biadab! ‘Hapus Upah Murah, Beri Buruh Upah Wajar’ | Sunday 03 Nov 2013 22:16:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Sudah saatnya pemerintah dan pengusaha menghapus paradigma upah murah bagi para pekerjanya. Buruh berhak memperoleh upah yang wajar agar taraf hidupnya bisa lebih baik. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, buruh juga berhak hidup sejahtera seperti diamanatkan UUD 1945.

“Perjuangan buruh dalam aksi-aksinya adalah suatu h
...

Zikir Tak Mampu Ubah Ekonomi Rakyat | Sunday 03 Nov 2013 19:05:38

ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) dinilai tidak mampu mengangkat harkat, martabat dan perekonomian rakyat Aceh.

"Kami sangat kecewa hasil yang diperjuangkan puluhan tahun lamanya tidak sesuai yang diharapkan, bahkan stagnan," kata Maimun Ubaidillah (43), mantan kombatan Gerakan Aceh Merde
...

Pemerintah Kota Langsa Resmikan Pasar Tradisional Sejumlah Pedagang Protes | Sunday 03 Nov 2013 16:42:37

ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah Kota Langsa, Minggu (3/11) meresmikan pasar tradisional yang di bangun PT. Labang Dunia Perkasa.

Pasar yang di bangun pada akhi tahun 2011 lalu dengan menelan dana Rp 7,2 M dari Kementerian Perdagangan diresmikan wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE.

Hadir Pada acara tersebut selain Muspida plus Kota Langsa, had
...

Mengutuk Korupsi dalam Sektor Sumber Daya Alam Indonesia | Sunday 03 Nov 2013 10:13:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Disentralisasi lembaga asing dan semangat otonomi daerah yang kebablasan, menjadi salah satu sebab tingginya angka korupsi di Indonesia. Saat ini korupsi sudah menjamur dari pusat hingga pelosok daerah, penguasa daerah mejadi raja-raja kecil yang mengeruk kekayaan alamnya untuk mempertahankan kekuasaanya.

Hal ini disampai
...

Masyarakat Langsa Minta Pertamina Menindak Dealer Gas Elpiji Bersubsidi Nakal | Saturday 02 Nov 2013 13:56:58

ACEH, Berita HUKUM - Masyarakat Langsa, Aceh meminta Pertamina dan Aparat penegak hukum untuk menindak dealers dan pangkalan penyaluran Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah.

Hasil investigasi Tim dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Cakra bersama sejumlah awak media, Sabtu (02/11) di Kota Langsa, menemukan harg
...

Efisiensi dan Akuntabilitas Kinerja Perbankan Melalui Peningkatan Wawasan dan Keterampilan | Saturday 02 Nov 2013 12:59:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan International Symposium on Audit Bank Efficiency di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada hari, Kamis (31/10) lalu. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Drs. Hadi Poernomo, Ak., dan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisioner Otoritas Jasa Ke ...

Negara Rugi Ratusan Miliar Akibat Gula Ilegal, Kapolri Diminta Bertindak | Friday 01 Nov 2013 23:21:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalimantan Barat (Kalbar) Bersatu, H. Usman Almuthahar mengharapkan pada Polri, agar persoalan genting yang ada di Kalbar bisa segera diselesaikan.

"Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Komjen Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republi
...

Menakertrans: Tuntutan Kenaikan Upah Jangan Sampai Bangkrutkan Perusahaan | Friday 01 Nov 2013 17:59:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta agar tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum tahun 2014 mempertimbangkan kemampuan perusahaan sehingga tidak menimbulkan kebangkrutan dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kita semua tidak menolak tuntutan buruh. Namun tahapannya ha
...

Wagub DKI Jakarta AhoK Hanya Mampu Naikan UMP DKI Rp 2.299.860 atau 10 Persen | Thursday 31 Oct 2013 19:44:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Menangapai desakan yang kuat dari Serikat Buruh dan Dewan pengupahan DKI-Jakarta untuk dapat menaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI-Jakarta sebesar Rp 3,7 Juta, sabagai salah satu dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM) dan sesuai dengan Komponen Hidup Layak (KHL) buruh DKI-Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk
...

Kasus Pencurian Pulsa, Tantowi: Masyarakat Sudah Dirampok | Wednesday 30 Oct 2013 22:08:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Komisi I Tantowi Yahya mengatakan bahwa, seluruh Anggota Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa yang dibentuk oleh Komisi I DPR RI masih solid, dan berkomitmen menyelesaikan kasus pencurian pulsa masyarakat.

"Panja masih solid dan secara defacto sudah terjadi perampokan secara massal, masyarakat kan sudah di
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]