| EkBis |
 |
|
| |
| Dana BLM PNPM MPD Aceh Rp 427,5 M | Thursday 21 Nov 2013 20:05:00 |
 |
BANDA ACEH, Berita HUKUM - Di tahun 2014 pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) senilai Rp 427,5 miliar. Dana ini kembali dapat dinikmati masyarakat 257 kecamatan di 18 kabupaten di Aceh.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Kelembagaan dan ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Akan Impor Listrik 50 MW Dari Malaysia | Wednesday 20 Nov 2013 15:49:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengimpor listrik dari Malaysia sebesar 50 MW hingga 200 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, dan menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik Kalimantan Barat yang saat ini didominasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, ... Berita Selengkapnya |
| Kadin Harus Semakin Berperan di Bidang Kebijakan Publik | Wednesday 20 Nov 2013 05:46:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus bisa menjadi kekuatan untuk mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan publik bidang ekonomi yang menguntungkan ekonomi nasional dan kalangan bisnis. Jangan lagi Kadin hanya menjadi alat para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Untuk itu, Ketua dan pengur ... Berita Selengkapnya |
| KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi | Tuesday 19 Nov 2013 17:08:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dalam (UMP) harus segera di revisi nilai UMP DKI, karena 80% Pemda dan Kabupaten / Kota menaikan (UMP) berkisar diantara 22% hingga 50%. Sedangkan di Jakarta hanya menaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 10% saja.
Menurut Said Iqbal,"kebijakan ini ... Berita Selengkapnya |
| Kadin Bertekad Percepat Pertumbuhan Pengusaha Daerah | Tuesday 19 Nov 2013 12:33:37 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertekad mempercepat pertumbuhan pengusaha daerah agar bisa memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pusat harus segera dikurangi. Dengan peran maksimal pengusaha daerah, kesejahteraan rakyat pun akan bisa lebih merata ... Berita Selengkapnya |
| Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi | Monday 18 Nov 2013 18:13:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang ... Berita Selengkapnya |
| ICW Curiga Menteri BUMN dan Keuangan Restui Aset BUMN Dilepas | Sunday 17 Nov 2013 16:53:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan Menteri Keuangan, Chatib Basri, merestui pelepasan aset BUMN dari negara karena bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi.
"Jangan-jangan menteri BUMN dan menteri keuangan itu merestui permohonan uji ma ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Ingin Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia | Sunday 17 Nov 2013 13:46:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudoyono, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/11) pagi.
Dalam sambutannnya, Pres ... Berita Selengkapnya |
| KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah | Saturday 16 Nov 2013 18:57:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, perlawanan buruh untuk melawan upah murah tidak akan pernah berhenti. Mulai hari Senin 18 November esok lusa dan hari-hari kedepan, buruh akan melakukan pemogokan sesuai prosedur UU yang lebih besar di daerah masing-masing atau dikenal dengan istila ... Berita Selengkapnya |
| Anggawira HIPMI: Pemerintah Perlu Konsiten dalam Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pertanian | Saturday 16 Nov 2013 08:43:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Dialog HIPMI mengadakan Kegiatan Dialog Publik dengan Tema “Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pertanian Indonesia”. Kegiatan acara diselenggarakan pada Kamis, (14/11) lalu di HIPMI Center, Gedung Palma One Jakarta Selatan.
Para Pembicara dalam kesempatan tersebut adalah Anggawira (Ketua Forum Dialog HIPMI), Ba ... Berita Selengkapnya |
|
|
