| EkBis |
 |
|
| |
| Anggawira: Pemerintah Harus Fokus Pengembangan Infrastruktur untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan | Thursday 28 Nov 2013 04:24:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Dialog HIPMI Mengadakan Diskusi Publik dengan Tema “Menerobos Kebuntuan Infrastruktur Indonesia; Perkotaan Vs Pedesaan”. Rabu, (27/11). Acara dimulai sambutan dari Anggawira Ketua Forum Dialog HIPMI kemudian dibuka oleh Raja Sapta Oktohari Ketua Umum BPP HIPMI, Narasumber yang hadir yaitu Dadang Rukmana Director For Ur ... Berita Selengkapnya |
| KBBN Tuntut ExxonMobil Membatalkan Lelang Besi Tua ke Perusahaan China | Wednesday 27 Nov 2013 17:12:23 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Buruh Bereukat Nanggroe (KBBN) mendatangi kantor perusahaan eksplorasi gas Exxonmobil di Point E, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, guna melakukan protes, Rabu (27/11).
Amatan pewarta BeritaHUKUM.com, massa pendemo bergerak ke lokasi sekira pukul 09:00 WIB, untuk melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Klarifikasi Terhadap Issue RFID SMPBBM Dikenakan Rp 200 Ribu Hoax | Wednesday 27 Nov 2013 16:47:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ramai dibicarakan di media Sosial Facebook, Twitter dan BC BBM beredar Terkait Pesan yang ada di masyarakat dan menyatakan pemasangan RFID akan dikenakan biaya Rp 200 ribu setelah November 2013. Dapat disampaikan bahwa berita tersebut TIDAK BENAR (HOAX), yang benar adalah GRATIS! diseluruh Indonesia sampai sistem resmi dilun ... Berita Selengkapnya |
| ANRI Upayakan Arsip KAA dan GNB Picu Ingatan Dunia | Wednesday 27 Nov 2013 01:14:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kearsipan Nasional pada kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB) dinilai memenuhi syarat menjadi Memory of The World (MoW) atau warisan dokumenter/memori dokumenter dunia.
Kelayakan arsip KAA dan GNB dikarenakan KAA merupakan Konferensi Tingkat Tinggi yang pertama dan terakhir yan pe ... Berita Selengkapnya |
| Kadin: Awasi Utang Luar Negeri Swasta! | Tuesday 26 Nov 2013 17:33:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah didesak segera melakukan pengaturan yang lebih ketat terkait utang luar negeri (ULN), khususnya yang dilakukan swasta. Selain itu, sudah saatnya ada ketentuan yang mengharuskan pembayaran hasil ekspor mengendap di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, agar bisa memperkuat cadangan devisa nasional.
Ketua Umu ... Berita Selengkapnya |
| Besok Dokter Hanya Layani Gawat Darurat dan Orang Miskin | Tuesday 26 Nov 2013 16:02:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta seluruh dokter untuk unjuk rasa. Aksi ini untuk memprotes penangkapan dua dokter di Manado.
"Setelah melakukan aksi yang mau pulang diperkenankan. Silakan bertafakur atau berdiam diri di rumah masing-masing, mendoakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesembuha ... Berita Selengkapnya |
| Kekayaan Laut Arafura Hilang Rp11,8 Triliun Setahun | Saturday 23 Nov 2013 13:11:16 |
 |
MALUKU TENGGARA, Berita HUKUM - Kekayaan laut Arafura setiap tahun hilang Rp11,8 triliun akibat kegiatan pencurian ikan.
"Itu hasil litbang kami," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman di Bandara Dumatubun, Langgur akhir pekan ini.,
Syahrin Abdurrahman bers ... Berita Selengkapnya |
| Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal' | Saturday 23 Nov 2013 12:16:34 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Sebuah negara dikatakan gagal ketika administrasi pelayanan publik gagal memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada warga negaranya. Di New Zealand, sebuah institusi seperti KPK sudah dibubarkan karena tingkat korupsi disana sudah sangat rendah sekali sehingga Ombudsman yang lebih ditingkatkan.
Kepala Bidang Pencegahan Ombu ... Berita Selengkapnya |
| Pemkab Aceh Timur Luncurkan Durian Faritas Tani | Saturday 23 Nov 2013 08:35:30 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melancurkan penanaman tanaman Durian jenis Faritas Tani di wilayah tersebut. Penanaman awal dimulai di Pusat Perkantoran Pemkab setempat, di Titi baro Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat (22/11).
Para petani diberikan bantuan bibit Durian jenis Farita, untuk ditanam oleh para pekebun dan petani di sej ... Berita Selengkapnya |
| PATTIRO: Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik | Friday 22 Nov 2013 08:08:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - 'Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik'. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik s ... Berita Selengkapnya |
|
|
