| EkBis |
 |
|
| |
| BI Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan kepada OJK | Thursday 02 Jan 2014 11:14:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina, AKR dan Surya Parna Akan Salurkan BBM Subsidi 2014 | Tuesday 31 Dec 2013 14:10:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga perusahaan yaitu: PT Pertamina (Persero), PT. Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk, dan PT Surya Parna Niaga ditunjuk BPH Migas sebagai penyedia dan pendistribusi Jenis Bahan Minyak Tertentu (P3JBT) Tahun 2014 kepada Badan Usaha Pelaksana.
Surat penugasan terhadap ketiga perusahaan itu diserahkan oleh Kepala BPH Mi ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Cabut Perpres Fasilitas Kesehatan Kepada Pejabat | Tuesday 31 Dec 2013 09:24:57 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tantang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Haki ... Berita Selengkapnya |
| Sudah Lewati 6 Tantangan Berat di 2013, Ekonomi Indonesia Akan Membaik di 2014 | Monday 30 Dec 2013 15:36:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun harus menghadapi tantangan yang sangat berat sepanjang 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 relatif lebih baik dibanding pertumbuhan di negara-negara lain. Karena itu, meskipun pada 2014 merupakan tahun politik karena dilaksanakannya Pemilu dan Pemilihan Presiden, perekonomian Indonesia diperkirakan justru ... Berita Selengkapnya |
| KAJS Tolak Perpres Nomer 105 | Sunday 29 Dec 2013 19:06:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, berdasarkan data yang dimiliki Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) baru 76% rakyat indonesia yang memiliki Jamkesmas, ini berarti masih ada 24% rakyat sama sekali tidak mempunyai Jamkes dan akan ditolak berobat di rumah sakit (RS) pada 1 Januari 2014. ... Berita Selengkapnya |
| APBD Sumut 2013 Pada Pengadaan Barang & Jasa, Rugikan Negara 137,6 Milyar | Friday 27 Dec 2013 21:05:41 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 berpotensi mengalami kebocoran yang diduga merugikan negara hingga Rp. 137,6 miliar. Itupun dari Rp. 2,4 Triliun total nilai yang dianggarkan untuk pengadaan tersebut, hanya terlaksana senilai Rp. 1,2 triliun.
Fakta ini terungkap ... Berita Selengkapnya |
| Produksi Minyak 2013 Gagal Capai Target | Friday 27 Dec 2013 17:28:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang tahun 2013 produksi minyak mentah gagal mencapai target sebesar 840 ribu barel per hari dari kebutuhan total 1,5 juta barel per hari. Jelang tutup tahun, produksi minyak hanya mencapai 826 ribu barel per hari. Selisih kekurangan ditutup dengan impor minyak dengan nilai impor sebesar Rp. 1,3 Trilyun per hari.
Ada ... Berita Selengkapnya |
| Batas Waktu Penukaran 4 Pecahan Uang Kertas Lama | Friday 27 Dec 2013 09:44:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia kembali menghimbau kepada masyarakat yang ingin menukarkan empat pecahan uang kertas tahun emisi 1998 dan 1999 yang sudah tidak berlaku agar segera menukarkan di Bank Umum paling lambat 30 Desember 2013. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008
Pecahan uang k ... Berita Selengkapnya |
| Serahkan DIPA 2014, Seskab Minta Pengadaan Barang/Jasa Dilakukan Secara Transparan | Thursday 26 Dec 2013 08:07:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meminta jajarannya agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dapat segera diimplementasikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan jangan ada kemandekan apa pun.
“Manfaatkan dana dalam DIPA dan POK secara tertib, efisien, efektif, t ... Berita Selengkapnya |
| PGN Resmikan SPBG Pertama di Bekasi | Wednesday 25 Dec 2013 01:49:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peresmian perdana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) milik PT. Perusahaan Gas Negara (Persero),Tbk (PGN) di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat menandai komitmen PGN guna mendukung konversi energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas bumi.
Sebelumnya PGN telah membangun Mobil Refueling Unit (MRU) di Monas, Jakar ... Berita Selengkapnya |
|
|
