| EkBis |
 |
|
| |
| Bakal Fasilitasi Pasar Tani, Sekda Dorong Bakorluh Penajaman Program Pertanian | Thursday 09 Jan 2014 05:23:45 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan program penyuluhan pertanian (pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan) di tahun anggaran 2014. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bakorluh Dr. Alwaris Nggole saat menggelar rapat awal tahun bersama Sekretaris Daerah Prof.Dr. Wina ... Berita Selengkapnya |
| INA-CBG'S untuk Optimalkan Pelayanan BPJS Kesehatan | Wednesday 08 Jan 2014 14:35:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggunakan tarif INA-CBG’s (Indonesia Case Based Groups) versi terbaru yakni versi 4.0 pada pola pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Versi ini mulai diberlakukan pada 2014. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 sebagai revisi dari Perpre ... Berita Selengkapnya |
| Mensesneg: Reaksi Presiden Terkait Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Bukan Pencitraan | Wednesday 08 Jan 2014 13:39:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi membantah pandangan minor sejumlah kalangan, yang menilai reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kenaikan Elpiji 12 kilogram (kg) untuk pencitraan.
Ia menegaskan, Presiden bereaksi karena memang pada awalnya Presiden tidak tahu ada kenaikan harga elpiji 1 ... Berita Selengkapnya |
| Insentif Bagi Dokter Disesuaikan Kemampuan Anggaran | Wednesday 08 Jan 2014 13:27:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, menggelar rapat terbatas kabinet membahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya insentif dokter, di Kantor Presiden, Rabu (8/11) pukul 10.00. Menurut Presiden SBY, periode awal implementasi BPJS secara umum cukup baik.
Dalam kunjungan ... Berita Selengkapnya |
| Rencana Penutupan Terminal, Awak Bus Demo di Lebak Bulus | Tuesday 07 Jan 2014 00:07:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penutupan terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan mendapat aksi perlawanan dari ratusan awak bus antar kota-antar provinsi (AKAP) karyawan Perusahaan Otobus (PO), tukang parkir, para penjual serta sejumlah masyarakat yang sehari-hari melakukan aktivitas mencari nafkah di Terminal Lebak Bulus.
Mereka memprotes dengan ... Berita Selengkapnya |
| Dahlan: Direvisi, Harga Elpiji 12 Kg Hanya Naik Rp 1000 Per Kg | Monday 06 Jan 2014 13:47:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemegang saham PT Pertamina (Persero), Senin (6/1) ini, memutuskan merevisi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 3.500 menjadi Rp 1.000.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, kenaikan harga jual elpiji 12 kg sebesar Rp 3.500 dinilai terlalu tinggi. Sement ... Berita Selengkapnya |
| Soal Harga Elpiji, Firmanzah: Pemerintah Berkepentingan Menjaga Daya Beli Masyarakat | Monday 06 Jan 2014 09:47:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah, PhD. mengemukakan, pemerintah dengan berat hati melakukan intervensi atas aksi PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual elpiji 12 Kilogram (kg), karena pemerintah berkepentingan menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan sektor usaha kecil, mikro dan ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Kenaikan Harga Elpiji, Presiden Perintahkan Hatta Panggil Dirut Pertamina | Sunday 05 Jan 2014 23:53:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Sabtu (4/1) meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa untuk memanggil Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kenaikan harga gas elpiji 12 kg.
Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Presiden ... Berita Selengkapnya |
| Hatta: Kenaikan Harga Elpiji Wewenang Pertamina | Saturday 04 Jan 2014 10:10:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa menaikkan harga elpiji sepenuhnya wewenang PT Pertamina (Pereero), bukan pemerintah.
"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kecuali menyangkut subsidi," kata Hatta di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1).
Menteri Hatta ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Raih Rp33,1 Triliun dari Sektor Minerba Tahun 2013 | Friday 03 Jan 2014 17:14:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Melalui sektor Mineral dan Batubara (Minerba), Indonesia meraih 33,1 trilyun rupiah dalam penerimaan negara non pajak sektor Minerba pada 2013. Nilai itu naik 38 persen dari tahun 2012 yang sebesar 24 trilyun rupiah.
Dalam penyampaian kinerja di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), R. Sukhyar selak ... Berita Selengkapnya |
|
|
