| EkBis |
 |
|
| |
| Di UI, Hamdan Zoelva Jelaskan Prinsip Ekonomi Berdasarkan Konstitusi | Monday 10 Mar 2014 15:42:04 |
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi narasumber dalam Seminar Social Science in National Law Competition 2014 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/3) kemarin. Dalam seminar tersebut, turut hadir Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Me ... Berita Selengkapnya |
| Budidaya Udang-Padi Perkuat Pendapatan Daerah | Sunday 09 Mar 2014 21:44:46 |
 |
BALI, Berita HUKUM - Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya terus dilakukan. Diantaranya, untuk peningkatan produksi udang, KKP mengembangkan program Ugadi, yakni program Minapadi yang dipadu dengan budidaya Udang Galah. Program ini mengoptimalkan fungsi lahan sawah irigasi. Potens ... Berita Selengkapnya |
| Tirai Hitam Dibalik Mangkraknya Pembangunan Pasar Ir.Soekarno | Sunday 09 Mar 2014 19:39:05 |
 |
SUKOHARJO, Berita HUKUM - Pemerintah Sukoharjo Jawa Tengah harus tegas dan segera melanjutkan pembangunan Pasar Ir.Soekarno dengan proses tender ulang dan kontraktor yang baru untuk kepentingan rakyat Sukoharjo, tanpa harus berbelit menunggu proses Hukum ataupun LHP dari BPK, agar para pedagang tidak semakin lama menderita. Sampai kapan para pedag ... Berita Selengkapnya |
| APBD Nias Selatan Disahkan | Saturday 08 Mar 2014 22:13:04 |
 |
TELUKDALAM, Berita HUKUM – Setelah sempat tertunda, anggota DPRD Nias Selatan akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014. Dalam R-APBD itu, pemerintah menganggarkan kenaikan honor kepala desa dan penerimaan guru bantu sebanyak 1000 orang.
R-APBD Nias Selatan 2014 yang disahkan te ... Berita Selengkapnya |
| Seskab: Belum Ada Rencana Pemerintah Ratifikasi Pengendalian Tembakau | Saturday 08 Mar 2014 12:19:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan, dalam waktu dekat ini, belum ada rencana dari pemerintah, kususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menyetujui meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau framework convention on tobacco control (FCTC) yang dikeluarkan oleh Organisai Kesehatan Dunia ( ... Berita Selengkapnya |
| 25 Perusahaan Tambang Tandatangani Renegosiasi Kontrak | Friday 07 Mar 2014 22:25:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 25 perusahaan tambang yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, telah sepakat untuk menandatangani renegosiasi kontrak. Sementara sisanya, sebanya 78 perusahaan lagi masih dalam proses.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penandatanganan renegosiasi kontrak itu akan dilakukan J ... Berita Selengkapnya |
| Mahasiswa Demo Minta BUMN Bersih dari Mafia Jabatan | Friday 07 Mar 2014 04:15:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seratusan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan Aktivis Anti Korupsi melakukan demo di depan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijabat Dahlan Iskan, di Jakarta Pusat.
Pendemo mendesak BUMN membersihkan praktek mafia dan jual beli jabatan Direksi BUMN.
"Kami meminta janji reformasi te ... Berita Selengkapnya |
| Voith Paper Memperluas Ekspansi Bisnis Asia Pasifiknya ke Indonesia | Wednesday 05 Mar 2014 07:53:50 |
 |
SHANGHAI, Berita HUKUM - Selama 15 tahun terakhir, Indonesia, sebagai penghasil kertas terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi pusat Voith Paper di dalam melayani basis pelanggan Asia Pasifik. Pesatnya pertumbuhan produksi kertas, papan, tisu, dan pulp, yang dipadukan dengan kuatnya komitmen kami dalam melayani seluruh pelanggan kami, telah mema ... Berita Selengkapnya |
| Subsidi Tarif Kereta Api Kelas Ekonomi Mulai Berlaku 1 April 2014 | Tuesday 04 Mar 2014 22:05:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subsidi tarif penumpang Kereta Api (KA) untuk kereta kelas ekonomi jarak jauh dan sedang akan mulai berlaku pada 1 April 2014. Sementara untuk penumpang kereta komuter sudah menggunakan tarif subsidi sejak bulan Januari 2014.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan, sebelu ... Berita Selengkapnya |
| Koperasi Mon Madu PTPN I Aceh 'Jerat Leher' Karyawan | Tuesday 04 Mar 2014 13:10:45 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Koperasi Mon Madu Perusahaan Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN1) Aceh dalam menyediakan 9 bahan pokok (sembako) bagi anggotanya (karyawan) Perusahaan milik BUMN tersebut harganya mencekik leher.
Koperasi itu bukan saja menaikkan harga sembako bagi anggotanya (karyawan) diatas harga pasaran, koperasi tersebut juga diduga ... Berita Selengkapnya |
|
|
