| EkBis |
 |
|
| |
| PELNI Siap Melayani Mudik Idul Fitri 2014 | Thursday 03 Jul 2014 01:57:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk melayani puncak arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1435 H/ Tahun 2014, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah menyediakan 25 kapal penumpang. Total kapasitas seluruh armada yang telah disiapkan dapat menampung 45.077 seat, sudah termasuk penumpang dispensasi. Periode Mudik Armada Pelni Siaga sejak H-15 hingga H+ ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Minta PT Freeport Patuhi UU Minerba | Monday 30 Jun 2014 16:28:02 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah berjalan 5 tahun, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari PT. Freeport Indonesia untuk membangun smelter sebagai salah satu dari 6 point yang harus dipatuhi dalam UU Minerba tersebut.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua ... Berita Selengkapnya |
| Hapus Subsidi Bertahap, Tarif Listrik 6 Golongan Disesuaikan Per 1 Juli | Sunday 29 Jun 2014 04:13:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan alasan untuk mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, terhitung mulai 1 Juli 2014 ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meny ... Berita Selengkapnya |
| HAKI akan Dihadang Kendala Bahasa dan Huruf di Era AEC 2015 | Saturday 28 Jun 2014 19:57:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bahasa, Huruf dan Brand merupakan kendala yang akan menghantui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia pada era Ekonomi Asean Community (AEC) 2015. Prediksi itu disampaikan Justisiari Perdana Kusumah, SH, MH, praktisi hukum dan juga Managing Partner K & K Advokat di Jakarta, (27/6).
Menurut Justisiari, resep mengantisi ... Berita Selengkapnya |
| Inilah Sikap Realestat Indonesia (REI) Mengenai Hunian Berimbang | Wednesday 25 Jun 2014 10:44:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengenai ketentuan dan penerapan hunian berimbang agar terlaksana dengan efektif, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) memaparkan rencananya, agar pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengkaji regulasi berbagai hal mengenai penerapan dan ketentuan hunian berimbang, sehingga dapat terlaksana dengan efekt ... Berita Selengkapnya |
| Dinas PU Kaltim Diminta Jelaskan Membengkaknya Anggaran Tol Balikpapan - Samarinda | Wednesday 25 Jun 2014 08:22:20 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Membengkaknya biaya pembangunan Tol Balikpapan - Samarinda yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp 10 triliun lebih, membuat Dahri Yasin, Ketua Komisi III, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara. Dahri Yasin meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan komunikasi dengan DPRD perihal membengkaknya biaya pembangunan Tol ter ... Berita Selengkapnya |
| Honda, Nissan, Mazda Tarik 3 Juta Mobil untuk Masalah Airbag | Tuesday 24 Jun 2014 06:50:46 |
 |
JEPANG, Berita HUKUM - Nissan, Mazda dan Honda menarik jutaan kendaraan secara global untuk airbag cacat yang dibuat oleh pemasok Jepang Takata Corp yang mungkin bisa meledak saat kecelakaan.
Tidak ada kecelakaan telah dilaporkan terkait dengan penarikan, tetapi tiga perusahaan mengatakan itu langkah pencegahan.
Honda Motor Co ingat 2,03 juta ... Berita Selengkapnya |
| Mulai Selasa, Rokok Harus Cantumkan Gambar Peringatan Yang Menyeramkan | Tuesday 24 Jun 2014 05:22:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28, maka mulai Selasa (24/6), semua produk rokok wajib mencantumkan peringatan Bahaya Merokok Bagi kesehatan dengan gambar yang menyeramkan pada rokok.
"Sesuai PP 109/2012 dan Permenkes ... Berita Selengkapnya |
| Proyek Jalan Petung - Sepaku, Kabid Bina Marga PU Terkesan Cuci Tangan | Monday 23 Jun 2014 00:30:32 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek jalan Sepaku - Petung Kecamatan Petung, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2014 APBD Kaltim sebesar Rp 40,5 milyar, sejak pelaksanaan tender pelelangan proyek hingga penunjukan pemenang diduga melanggar Kepres 70 Tahun 2012, hal ini mulai di pertanyakan berbagai pihak terma ... Berita Selengkapnya |
| Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI | Friday 20 Jun 2014 23:20:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini.
BPK menggaris bawahi adanya temuan soal potensi kerugian daerah. ... Berita Selengkapnya |
|
|
