| EkBis |
 |
|
| |
| UU Ketenaganukliran Salah Satu Sebab Indonesia Krisis Radioisotop | Sunday 23 Nov 2014 22:49:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dinyatakan krisis radioisotop, khususnya berjenis Molybdenum (MO 99) dan Yodium 139 (I 131). Krisis telah sepekan terakhir dialami, hal itu disampaikan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Prof. Djarot Sulistio Wisnubroto kepada BeritaHUKUM, Jumat (21/11) usai jumpa pers.
Radioisotop merupakan hasil peng ... Berita Selengkapnya |
| UMK Surabaya 2015 Lampaui UMP DKI Jakarta | Sunday 23 Nov 2014 19:36:19 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 Surabaya ditetapkan Rp2.710.000 atau meningkat Rp2,2 juta dari UMK 2014. UMK Surabaya ini menjadi sejarah baru, karena lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp2.700.000.
"Jawa Timur mencatatkan sejarah. UMK di Jatim lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta," kata ... Berita Selengkapnya |
| 237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut | Saturday 22 Nov 2014 13:47:54 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di 4 provinsi di Sumatera bagian selatan dicabut seiring pengetatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sektor pertambangan yang berlangsung sejak April 2014. Izin usaha pertambangan yang masih bermasalah diberi tenggat hingga Desember 2014 sebelum diberlakukan t ... Berita Selengkapnya |
| Toyota Raih Predikat Pelayanan Purnajual Terbaik | Friday 21 Nov 2014 00:13:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali meraih predikat sebagai perusahaan mobil terbaik di Indonesia untuk kepuasan pelanggan, dalam hal layanan purna jualnya di Indonesia. Penghargaan Indonesia Customer Service Index (CSI) Study 2014, yang diberikan oleh JD Power Asia Pacific. JD Power merupakan Lembaga jasa konsultasi marketi ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat | Thursday 20 Nov 2014 19:28:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan menaikkan harga BBM oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak melewati mekanisme pasal darurat dalam UU APBN 2014. Apalagi, harga minyak dunia sedang turun dan kondisi fiskal juga sedang membaik.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di ruang kerjanya, Kamis (20/11). Bila tidak ada kondis ... Berita Selengkapnya |
| Rakernas LKPP Agar Pengusaha Kecil dan Menengah Tidak Gagal dalam Proses Pelelangan | Wednesday 19 Nov 2014 09:06:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang digelar di Balai Sudirman Jakarta mengimprovisasikan tentang usaha kecil menengah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar para pengusaha kecil dan menengah tidak gagal dalam proses pelelangan, dikarenakan keterbatasan dalam penguasaan te ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Ucapkan Selamat kepada Jokowi | Tuesday 18 Nov 2014 21:19:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas keputusannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) justru ketika harga minyak mentah dunia cenderung turun. Sementara itu, MPR bermaksud meminta penjelasan pemerintah seputar keputusan menaikkan harga BBM.
“Selamat kepada Jokowi yang menai ... Berita Selengkapnya |
| Gema Hanura Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM | Monday 17 Nov 2014 14:03:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Hanura menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gema Hanura menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat dan memicu meningkatnya kemiskinan, serta pemerintah yang lalu tidak menyediakan transportasi publik yang layak, gaga ... Berita Selengkapnya |
| Transaksi Online 2013 Indonesia Mencapai Rp 130 T | Saturday 15 Nov 2014 19:09:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan pengguna jasa internet di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya pola belanja secara online. Hal ini dinilai berdampak positif bagi pertumbuhan situs-situs belanja online. Pengamat IT, Denny Charter, menyebut pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia tumbuh secara fantastis dengan transaksi mencapai sekitar Rp ... Berita Selengkapnya |
| OJK Memperbarui Daftar Perusahaan Bukan dalam Kewenangan OJK | Saturday 15 Nov 2014 06:28:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, daftar perusahaan yang dirilis pada 7 November 2014 adalah 262 perusahaan dengan izin dari beberapa otoritas. Hal ini tidak berarti perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum. Dan OJK tidak dalam kapasitas untuk menyatakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan ini.
... Berita Selengkapnya |
|
|
