Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pemerintah 'Buta Mata Hati', KSDA Langsa Santuni Duafa | Wednesday 07 Jan 2015 04:08:16

ACEH, Berita HUKUM - Aceh dikenal dengan daerah paling banyak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun luar negeri, pasca gempa dan tsunami dahyat yang mengguncang Aceh 10 tahun silam yang membuat banjir bantuan, tidak hanya infrastruktur, juga di bidang sosial.

Namun, banyak temuan dan fakta dilapangan khususnya di kota Langsa, bahwa
...

Realisasi APBN-P 2014: Belanja Negara Rp 1.764 Triliun, Pendapatan Rp 1.537 Triliun | Tuesday 06 Jan 2015 12:04:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, kondisi ekonomi makro selama tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan pada perkembangan indikator ekonomi makro. Hal ini ditandai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,1 persen; tingkat inflasi sebesar 8,36 persen; n ...

Pengusaha Pihak Asing Diduga Terlibat Mafia Minyak di Aceh | Saturday 27 Dec 2014 14:49:29

ACEH, Berita HUKUM - Warga negara asing diduga terlibat penyeludupan minyak mentah ilegal asal Rantau Perlak kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Informasi yang dihimpun awak media ini dari masyarakat kabupaten setempat menyebutkan, dalam beberapa hari ini ada aktivitas pemuatan minyak mentah ilegal ke salah satu kapal Tengker mini berbendera asi ...

Bawa Uang Rp100 Juta ke Luar Negeri, Warga Wajib Lapor Bea Cukai | Wednesday 24 Dec 2014 17:43:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Warga Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan pesawat terbang dan membawa uang sedikitnya Rp100 juta wajib melapor kepada petugas Bea Cukai di bandara. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono pada, Selasa (23/12) kemarin di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. ...

Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah Nasabah, Bank Bukopin Bantah Swamitra sebagai Unit Kerjanya | Wednesday 24 Dec 2014 15:18:48

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sebagaimana pemberitaan sebelumnya kasus Bank Bukopin dengan judul “Bisnis Mikro (Swamitra) Bank Bukopin Diduga Gelapkan Sertifikat Nasabah” dimana disebutkan bahwa unit usaha mikro Swamitra PT. Bank Bukopin Tbk cabang Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang bergerak pada usaha simpan pinjam yang bernama bisnis mikro (S ...

Tidak Ada Masalah Ekonomi, Rupiah Diperkirakan Tetap Tenang Sampai Akhir 2014 | Wednesday 24 Dec 2014 04:48:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Menko Perekonomian Sofyan Jalil menegaskan, sampai saat ini tidak ada masalah dengan perekonomian nasional. Ia menilai, pelemahan rupiah yang beberapa lalu sempat menembus angka Rp 12.900 per dollar AS, persoalannya bukan di kita, tetapi di Ameria Serikat (AS).

“Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, Pak Wapres juga
...

Bisnis Mikro (Swamitra) Bank Bukopin Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah Nasabah | Tuesday 23 Dec 2014 12:23:48

SAMARINDA, Berita HUKUM - Unit usaha mikro Swamitra PT. Bank Bukopin Tbk cabang Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang bergerak pada usaha simpan pinjam yang bernama Bisnis Mikro (Swamitra) Bank Bukopin, yang berkantor di jalan AM Sangaji No. 18C, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda diduga telah menggelapkan Sertifikat Tanah k ...

BI Akui Tumpang Tindih Kewenangan dengan OJK | Tuesday 23 Dec 2014 10:44:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN, maka BI memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan. Namun dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan itu beralih dan mengganggu pelaksanaan tugas BI. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas yang h ...

Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis | Monday 22 Dec 2014 23:34:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah mencapai 7% pada 2016, dinilai masih sulit tercapai. Maksimal yang mungkin tercapai sekitar 6,2%. Peningkatan angka pertumbuhan itu dicanangkan pemerintah lewat pembangunan 13 kawasan industri baru di luar pulau Jawa.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, menya
...

Menhub Resmikan 20 Pelabuhan dan 10 Bandara | Friday 19 Dec 2014 19:10:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan 20 pelabuhan dan 10 bandara untuk lebih membuka konektivitas antarpulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jonan dalam sambutannya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, mengatakan pelabuhan tersebar di lima pelabuhan wilayah Barat, delapan pelabuhan di wilayah
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]