Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit | Wednesday 28 Jan 2015 17:50:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pertumbuhan ekonomi Frost & Sullivan mengharapkan meningkatnya jumlah penjualan kendaraan di Indonesia sebanyak 5% atau mencapai (1.268 juta unit) pada tahun 2015 ini. "Dengan adanya pertumbuhan ekonomi 5,5% turut mendorong angka penjualan kendaraan, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong stabil," kata Mr. V ...

Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik | Tuesday 27 Jan 2015 21:00:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun Smelternya diluar Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

"Menyangkut smelter,
...

Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster | Tuesday 27 Jan 2015 14:18:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Permen KP No. 1/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan bertelur dan bibit.Padahal itu sudah menjadi penghasilan tradisional masyarakat di beberapa wilayah, utamanya yan ...

RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun | Monday 26 Jan 2015 06:21:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada Jumat (9/1), dan kemudian secara resmi telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada Senin (12/1), Pemerintah mengajukan angg ...

PT Waskita Karya Meraih Laba Bersih Rp 501 Miliar atau Tumbuh 36 Persen | Friday 23 Jan 2015 23:12:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang merupakan Kontraktor plat merah hingga sampai Desember 2014 telah memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp 22,7 trilyun, dan sisa nilai kontrak 2013 sebesar 10,4 trilyun dan hingga nilai kontrak dikelola sampai tahun 2014 senilai Rp 32,7 trilyun.

Beberapa proyek ya
...

Aprindo: Komponen Harga Barang Ditentukan Banyak Faktor Bukan Hanya Faktor BBM | Friday 23 Jan 2015 20:08:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Tutum Rahanta mengatakan bahwa, BBM bukan satu-satunya komponen yang mempengaruhi penurunan harga barang.

Menurutnya, komponen harga barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah cuaca, logistik, kurs rupiah, bunga kredit, infrastuktur, suku bunga
...

Lenovo Luncurkan 3 Produk Yoga, Laptop Konvertibel Tertipis di Indonesia | Friday 23 Jan 2015 14:12:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Lenovo meluncurkan tiga produk terbaru yang merupakan anggota dari jajaran produk Yoga, Lenovo YOGA 3 Pro, YOGA Tablet 2, dan YOGA Tablet 2 Pro. Ke 3 type produk Lenovo ini mengedepankan bentuk yang sangat tipis serta fleksibel. Laptop ultra slim 13 inci itu diklaim sebagai laptop konvertibel tertipis di dunia, dengan ukuran ...

Wajib Electronic Procurement, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kini Lebih Cepat | Friday 23 Jan 2015 05:36:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka percepatan pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Januari 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tenta ...

Babinsa Jadi Penyuluh, Sarjana Pertanian Terancam Menganggur | Friday 23 Jan 2015 04:54:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo didesak agar mempertimbangkan kembali kebijakan merekrut Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mencukupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Kebijakan itu akan menyebabkan puluhan ribu sarjana dan diploma pertanian yang sudah bekerja sebagai penyuluh pertanian honorer menjadi menganggur.

Demikian dit
...

KPI Ingatkan Kewajiban Sensor Internal, Kunci Parental, dan Penggantian Iklan Asing pada Penyelenggara LPB | Wednesday 21 Jan 2015 18:44:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan terhadap program siaran di lembaga penyiaran berlangganan akan segera ditegakkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Diantaranya mengenai aturan sensor internal, penggantian siaran iklan asing dan penyediaan kunci parental di setiap layanan LPB. Hal tersebut disampaikan komisioner bidang pengelolaan struktur dan sistem p ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]