| EkBis |
 |
|
| |
| KSPI Tetap Meminta Kenaikan Upah Buruh karena Telah Masuk MEA | Thursday 07 May 2015 14:08:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal mengatakan, yang mengatur detail sistem pengupahan termasuk struktur dan skala upah serta tunjangan dan Tunjangn Hari Raya (THR) belum ada dasar hukum, kecuali SK Menteri. Untuk itu perlu ada Peraturan Pemerintah tentang upah.
Memang pada akhir bul ... Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI Terima Dirut Bulog | Wednesday 06 May 2015 04:07:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiarta Garjitha, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Waasintel Panglima TNI Brigjen TNI Joni Supriyanto menerima kunjungan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog) Leni Sugihat beserta empat orang staf, di Mabes TNI, ... Berita Selengkapnya |
| Rieke Ikut Turun Aksi May Day 2015 di Depan Istana Negara | Friday 01 May 2015 14:45:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP ikut turun ke jalan bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi memperingati MayDay 2015. Rieke turut aksi long march bersama ribuan massa buruh dari Bundaran HI hingga ke depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Dalam rangka Hari Buruh Internasional, selamat Har ... Berita Selengkapnya |
| Siapkan May Day 2015, KSPI: 'Akhiri Keserakahan Korporasi dan Wujudkan Negara Kesejahteraan' | Wednesday 29 Apr 2015 16:03:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana memperingati hari buruh yang akan jatuh pada Jumat tanggal 1 Mei mendatang (May Day) bukanlah sekedar peringatan bagi kebebasan untuk kaum buruh semata. Baik di Internasional ataupun di dalam negeri Indonesia. Peringatan May Day tahun 2015 ini nanti akan menjadi dasar perhitungan tersendiri atas eksitensi kaum Buruh ... Berita Selengkapnya |
| BPKN: Pentingnya Layanan Pengaduan di Setiap Badan Usaha bagi Perbaikan Pelayanan Publik | Wednesday 29 Apr 2015 11:31:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya Membangun pusat informasi perlindungan konsumen nasional merupakan bagian dari upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Namun upaya tersebut perlu didukung data dan informasi perlindungan konsumen dari berbagai sumber.
“Sebelum terbentuknya Pusat Informasi Perlindungan Konsumen Nasional, langkah perta ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Pernyataan Jokowi Vs. SBY, Menteri Keuangan Pastikan Indonesia Bebas Utang IMF | Wednesday 29 Apr 2015 10:40:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksepahaman di internal Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla kembali terjadi, yang kali ini menyangkut posisi utang pemerintah terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto soal sisa utang pemerintah ke IMF langsung dibantah oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjoneg ... Berita Selengkapnya |
| Perbanas Apresiasi Pendirian LAPSPI untuk Keadilan | Wednesday 29 Apr 2015 03:46:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin keadilan penyelesaian sengketa. Ketua Perbanas, Sigit Pramono bilang, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa tersebut akan memberi keadilan yang akan berlaku tidak hanya untuk konsumen tapi juga bagi industri perbankan sendiri ... Berita Selengkapnya |
| Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun | Sunday 26 Apr 2015 00:01:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.
Rini mengungkapkan utang ... Berita Selengkapnya |
| Waskita Karya Gelar RUPS, Bagikan Deviden Rp100,31 Milyar | Friday 24 Apr 2015 20:26:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero), Tbk (WSKT) [1,790 0 (+0,0%)] bakal menebar hasil keuntungan atau dividen tahun buku 2014 sebesar Rp100,31 miliar, atau setara 20 persen dari hasil laba bersih Rp501 miliar di tahun 2014.
Direktur Keuangan Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk mengatakan, “RUPS tahunan perseroan menyetujui memberika ... Berita Selengkapnya |
| Pekerja Rumahan Bukan Pekerja Murahan | Friday 24 Apr 2015 00:05:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya pelanggaran hak normatif terhadap pekerja semakin menunjukan buruknya system penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut juga dipicu dengan munculnya berbagai praktek pelanggaran di dunia industry dalam memperlakukan pekerjanya, seperti praktek pekerja rumahan.
Dalam fakta lapangan yang ditemukan d ... Berita Selengkapnya |
|
|
