| EkBis |
 |
|
| |
| Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah | 2026-07-08 15:58:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah fraksi di DPR RI menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencatat defisit lebih besar dari target awal.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya beban utang.
Anggota DPR F ... Berita Selengkapnya |
| Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional | 2026-07-03 11:38:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia
... Berita Selengkapnya
|
| Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta | 2026-06-29 19:17:38 |
 |
JAKARTA, Berita - Tim Hukum PT. Harmoni Alam Manise (PT HAM) Robert B Keytimu, SH mengatakan upaya melawan penambangan ilegal merupakan sikap yang diambil kliennya selama belum melengkapi seluruh perizinan terkait pertambangan rakyat di Pulau Buru Namlea.
Menurut Robert, tim dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM (selanjutnya Tim Gakkum) t ... Berita Selengkapnya |
| KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ... Berita Selengkapnya |
| Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar | 2026-06-09 08:24:36 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Forum Perlindungan Konsumen Emeralda Resort resmi melaporkan Direktur Utama PT Siliwangi Anatha Bumi (SAB), Yana Priatna, ke Polda Jawa Barat, pada Sabtu (6/6). Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam proyek perumahan The Emeralda Resort di Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan pen ... Berita Selengkapnya |
| Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6) | 2026-06-05 09:06:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 melalui konferensi pers APBN KiTa yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini (5/6/2026).
Menjelang pengumuman tersebut, Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondis ... Berita Selengkapnya |
| Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya | 2026-01-25 19:54:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ menanggapi soal 'penggorengan saham' yang diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Pola pandang Menkeu terhadap penjualan saham ke masyarakat sudah terarah. Namun sampai seberapa jauh suatu perseroan siap untuk mengemba ... Berita Selengkapnya |
| Sederet fakta soal peretasan Rp200 miliar via BI Fast, apa langkah OJK? | 2025-12-22 13:23:44 |
 |
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan crash program dengan memeriksa sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan fokus keamanan siber usai insiden pembobolan BI FAST yang menimpa sejumlah bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta bank terkait untuk memastikan dilaksana ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Prabowo Hapus PIK 2 dari Daftar PSN, Mintarsih: Keuntungan Besar untuk Masyarakat Kecil | 2025-10-15 22:11:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menanggapi pemberitaan yang viral soal Presiden Prabowo Subianto telah mencabut Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pencabutan atau penghapusan PIK 2 dari PSN yang j ... Berita Selengkapnya |
| Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan | 2025-07-24 19:46:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras atau disebut praktik beras oplosan ke tahapan penyidikan. Hal tersebut disampaikannya usai menemukan adanya unsur tindak pidana terkait praktik perdagangan beras oplosan yang merugikan negar ... Berita Selengkapnya |
|
|
