Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pancasila
Zulkifli Hasan: Waspada, Pancasila Diambang Kehancuran
2016-10-01 06:30:02

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada acara Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (29/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memulai sambutannya pada acara Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (29/9) dengan teriakan merdeka. Serentak ratusan peserta Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi itu pun menjawabnya dengan kalimat yang sama dan suara lantang "merdeka".

Selanjutnya dengan suara yang tak kalah nyaring, Ketua MPR mengingatkan bahwa keberadaan Pancasila semakin terpinggirkan, dan terus mengalami penyusutan. Buktinya radikalisme berkembang pesat, aksi terorisme tumbuh subur, dan praktek korupsi juga terus terjadi dimana-mana.

Selain itu kata Zulkifli sebuah penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sila-sila dalam Pancasila juga semakin jauh dari kenyataan. Sebanyak 99,4 persen masyarakat mengatakan Sila keempat musyawarah untuk mufakat, saat ini semakin susah ditemukan. Hanya 1,6 persen saja anggota masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan musyawarah untuk mufakat masih sering dilaksanakan.

Demikian pula sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan, sebanyak 96 persesn responden mengatakan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial makin lemah. Dan hanya 4 persen saja yang mengatakan peran negara masih kuat.

Ini membuktikan bahwa keberadaan Pancasila makin terpinggirkan. Banyak orang yang hafal terhadap sila-sila Pancasila, tetapi mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena itu kita harus menguatkan sosialisasi empat pilar MPR, dan jangan menyerahkan tugas tersebut hanya kepada MPR saja. Harusnya kita melakukan sosialisasi seperti zaman orde baru. Dilakukan secara bersama-sama, dan ditopang oleh lembaga khusus yang bertugas melaksanakan sosialisasi", kata Zulkifli menambahkan.

Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, itu mengetengahkan tema Pencegahan Paham Radikalisme Dan Terorisme Guna Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa. Acara tersebut dibuka oleh Menkopolhukam Wiranto, dan dihadiri berbagai kalangan masyarakat.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pancasila
 
Pancasila Dilaksanakan, Jangan Diingkari
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional
 
Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Adalah Keputusan Strategis
 
HNW: Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Antara Agama dan Negara
 
Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]