Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus" /> BeritaHUKUM.com - Zainal Bantah Tambah Kata Dalam Surat Putusan MK

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pemalsuan
Zainal Bantah Tambah Kata Dalam Surat Putusan MK
Monday 22 Aug 2011 23:01:46

Zainal Arifin Hoesein (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein membantah telah menambahkan kata "penambahan suara" dalam draft surat yang akhirnya menjadi surat Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 yang diduga palsu.

Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus 2009 itu. Surat tersebut dibuat sesuai dengan amar putusan MK. "Tidak ada yang berubah. Draft itu substansinya menjawab penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa berdasarkan amar putusan," kata Zainal kepada wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/8).

Ia tetap ngotot bahwa surat yang ditulis Fais di kantor MK itu, hanya berupa draft untuk dikonsultasikan kepada Ketua MK. Namun, dia membantah telah menandatangani surat tersebut. Dia juga mengaku tidak pernah mengirim surat tertanggal 14 Agustus 2009 tersebut.

"Yang jelas saya tidak pernah tanda tangan surat itu, tidak pernah membuat, tidak pernah kirim surat tanggal 14 Agustus itu. Yang resmi tanggal 17 Agustus. Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Ketua," jelasnya.

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Zainal mengaku kaget dan sangat keberatan dengan penetapan itu. Apalagi, lanjutnya, laporan MK tentang kasus itu diantarkan olehmua ke Bareskrim Polri. Namun, justru dirinya yang dijadikan tersangka. “Ini adalah risiko jabatan yang harus diterima,” ujarnya berusaha menghibur diri.

Sementara itu, kuasa hukum Zainal, Ahmad Rivai menyatakan, kliennya memang yang membuat surat itu, tapi bukan seperti itu. Draft tersebut berlawanan dengan bunyi putusan MK, karena berisi "penambahan suara" bagi politikus Partai hanura Dewi Yasin Limpo, masih perlu dikonsultasikan dengan pimpinan MK. "Draft surat itu baru mau dikonsultasikan kepada Ketua MK," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pada 14 Agustus 2009 tersebut pimpinan tidak berada di tempat ketika Zainal akan mengonsultasikan draft tersebut. Surat itupun diletakkan di meja kerjanya. “Surat itu baru berupa konsep, belum resmi untuk diajukan ke KPU. Tetapi ada pihak yang mengirimkannya, sebelum konsep surat itu dibicarakan dengan pimpinan MK. Tanda tangan Zainal ada yang memalsukannya,” tandas Rivai.(mic/bie)


 
Berita Terkait Pemalsuan
 
• Terbukti Bersalah, Hakim PN Samarinda Vonis Terdakwa Rahol 1, 6 Tahun Penjara
 
• Direktur Ko Diduga Palsukan Surat Dilaporkan Komisaris ke Polisi, Perkaranya Tahap Penyidikan
 
• Diungkap! Proses Penahanan Tersangka Pemalsuan Dokumen IUP PT Bintangdelapan
 
• Tak Hanya Diduga Lalai SOP, Oknum Bank Pemerintah Juga Disebut Terbukti Palsukan Resi Jasa Pengiriman
 
• Polri Tangkap Produsen Oli Kemasan Palsu Beromset Miliaran Rupiah per Bulan di Jawa Timur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]