JAKARTA, Berita HUKUM - Mengenai rumah wakaf yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, sangat mengapresiasi langkah Yusuf Supendi yang akan pra peradilkan KPK karena menyita aset tanah wakaf milik Bapak Faisal Rahmat, ahli waris rumah induk wakaf wasiat Majelis Ta'lim Miqratul Quran di Cianjur, Jawa Barat tersebut.
"Saya kira itu harus diapresiasi jika melakukan upaya hukum yang benar,"ujar Johan dalam conference pers di gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).
Johan menambahkan, jika ada penegak hukum yang menyalahi aturan, itu merupakan hak mereka untuk mempraperadilkan para penegak hukum tersebut, karena jika bersalah wajib disanksi.
"Kalau ada penegak hukum yang menyalahi aturan, itu adalah hak warga negara untuk mempraperadilkannya," tambah Johan.
Dan jika ada pihak yang dirugikan, kata Johan, maka silahkan tempuh jalur hukum, jika menurut mereka itu salah.
"Kalo ada pihak yang dirugikan oleh kpk silahkan tempuh jalur hukum," kata Johan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Yusuf Supendi mengadukan keberatannya karena rumah wakaf telah disita KPK terkait kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).
Yusuf menerangkan jika rumah yang dijual oleh Hilmi Aminuddin kepada Luthfi Hasan Ishaaq adalah rumah wakaf. Menurutnya KPK tidak boleh menyita aset yang diwakafkan.
Seperti diketahui, KPK memang telah melakukan penyitaan terhadap sebuah rumah yang berlokasi di kampung Loji Timur, 30 A RT 02 RW 17 Kelurahan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Penyitaan tersebut dilakukan karena diduga rumah tersebut terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dalam pemeriksaan penyidik KPK mengaku telah menjual rumah di Cipanas kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Belakangan diketahui jika rumah yang dijual itu adalah rumah wakaf.(bhc/opn) |
