Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Kritik Moratorium Remisi Koruptor
Tuesday 01 Nov 2011 16:27:57

Yusril Ihza Mehendra.(Foto: BH/put)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Moratorium remisi koruptor yang direncanakan pemerintah itu, baru sekadar wacana dan belum memiliki ketetapan. Namun, jika sampai diberlakukan sangat jelas kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga negara dan melanggar hukum.

Demikian dikatakan pakat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (1/11). Yusri tidak sependapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin tentang moratorium remisi koruptor dan teroris.

"Negara ini mau jadi negara hukum atau mau jadi seleranya penguasa? Rencana Menkumham dan Wamenkumham itu jelas-jelas melanggar hukum. Tidak sepatutnya hal itu dilakukan dalam sebuah negara hukum," jelas Yusril.

Menurut mantan Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan itu, rencana pemerintah tersebut berpotensi melanggar hukum, karena bertentangan dengan UU yang berlaku dan tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum itu menjunjung tinggi asas legalitas.

“Rencana itu bersinggungan dengan ketentuan dalam UU Pemasyarakatan, ketentuan dari peraturan pemerintah tentang remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi dan lainnya. Prinsipnya, semua napi memiliki hak mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat," imbuh mantan Mensesneg tersebut.

Jika pemerintah tetap bersikukuh melakukan moratorium, lanjut dia, hal itu akan melanggar konstitusi UUD 1945. Sebaiknya, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan UU yang mengatur mengenai remisi dan pembebasan bersyarat, sebelum melakukan moratorium bila tidak ingin melanggar hukum yang ada. "Keadilan harus ditegakkan, sekalipun kepada orang yang kita benci,” tandasnya.(dbs/wmr)


 
Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra
 
• Yusril Ihza Mahendra Mengklarifikasi Dirinya yang Dituding Pengkhianat
 
• Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab
 
• Yusril Menyambut Baik Tawaran Rizieq Membentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
 
• Yusril: Salah Mengambil Kebijakan, Aksi 4 November Bisa Bermuara Ke Presiden
 
• Gagal 'Nyalon', Ini Ucapan Yusril kepada Cagub yang Akan Bertarung di Pilkada DKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]