Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Izra Mahendra: Masyarakat Wajib Waspadai Agenda Pencitraan
Tuesday 03 Apr 2012 03:17:14

Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Izra Mahendra (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Agenda dalam pencitraan politik secara tidak langsung melalui iklan layanan masyarakat dapat menggiring opini publik menuju keinginan partai penguasa. Iklan layanan masyarakat dapat melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maupun Bantuan Beasiswa Pendidikan dari dampak kenaikan atau penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Pasalnya, agenda pencitraan yang dapat ditayangkan melalui iklan layanan masyarakat itu didanai dari uang rakyat yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012. Hal itu dikemukakan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. yusril Izra Mahendra melalui jejaring social yang dimilikinya, Selasa (1/4).

Dalam penilaian ahli Hukum Tata Negara itu, pencitraan dalam bentuk iklan layanan masyarakat dapat mengelabui 74 juta masyarakat atau 18,5 juta Kepala Keluarga yang menerima BLSM selama 6 bulan apabila diputuskan naik atau turunnya harga minyak Indonesia dengan mengikuti nilai rata-rata harga minyak dunia.

Terkait BLSM, Pemerintah telah menetapkan besarnya bantuan telah dianggarkan dalam APBN yakni sebesar Rp 150 ribu untuk setiap kepala keluarga setiap bulan selama 6 bulan.

“Orang kecil akan mengira, dan akhirnya bukan mustahil akan percaya, bantuan ini memang benar-benar datang dari Pak SBY dan PD sebagai partai berkuasa. Padahal asal uang itu, uang rakyat juga, yang dianggarkan melalui APBN,” papar Yusril.

Adapun jika terjadinya penurunan harga minyak dunia menjelang Pemilu 2014, Yusril pun menilai agenda pencitraan dapat ditimbulkan melalui iklan layanan yang isinya bisa diskenariokan.

“Bukan mustahil pula, Pak SBY akan muncul di televisi mengumumkan harga BBM turun. Rakyatpun senang. Simpati kian bertambah, citra akan naik, dan berkahpun akan datang. Opini rakyat kecil dengan mudah dapat dipermainkan dan dibentuk melalui iklan-iklan. Semua ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi PD untuk meraup suara dalam Pemilu 2014,” ungkap Yusril menambahkan

Hanya saja mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mengingatkan bahwa argumentasinya dalam menilai agenda pencitraan tersebut tidak didasari niat buruk.
Penilaian Yusril berdasarkan pengalaman naik-turunnya harga BBM dalam kurun waktu 2004-2009 dan munculnya iklan-iklan di televisi dan radio berisi ucapan terima kasih rakyat kecil kepada Pak SBY. (bhc/boy)


 
Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra
 
• Yusril Ihza Mahendra Mengklarifikasi Dirinya yang Dituding Pengkhianat
 
• Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab
 
• Yusril Menyambut Baik Tawaran Rizieq Membentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
 
• Yusril: Salah Mengambil Kebijakan, Aksi 4 November Bisa Bermuara Ke Presiden
 
• Gagal 'Nyalon', Ini Ucapan Yusril kepada Cagub yang Akan Bertarung di Pilkada DKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]