JAKARTA, Berita HUKUM - Soal wacana pemberian remisi untuk koruptor, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon turut menyampaikan pendapatnya. “Remisi bukanlah langkah mundur, saya kira itu adalah hak asasi.” ungkapnya saat diwawancarai usai pertemuan tertutup Pimpinan DPR-RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/03) di lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
“Apakah narapidana tidak punya hak asasi, dan hak itu adalah remisi dan sebagainya. Itu diatur dalam Undang-Undang kita,” ungkap Pimpinan Dewan dari Fraksi Gerindra ini. Fadli juga menyatakan bahwa yang harus diberantas adalah pada korupsinya, bukan pada remisinya.
a menyatakan bahwa justru yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah PP 99/2012 itu sendiri. “Maka untuk membuat pelaku korupsi, narkoba, dan lain-lainnya itu jera, hukumannya yang ditambah dalam proses pengadilan atau sanksi dalam undang-undangnya,” ungkapnya.
PP No.99/2012 mengatur, setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
Sedangkan untuk memperoleh remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012, Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:a. berkelakuan baik; dan. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Sementara persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: "tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”(mp,ss/dpr/bh/sya) |
