JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta pemerintah tidak mengambinghitamkan atau menyalahkan tarif murah tiket dalam peningkatan pelayanan dan keselamatan penumpang angkutan udara.
Menurut dia, kurangnya aspek keselamatan angkutan udara lebih dikarenakan masih minim infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di bidang itu.
"Kalau mengaitkan dengan keselamatan, kurang pas karena itu bukan tarif yang harusnya dikambinghitamkan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta Selasa, (13/1).
Dia menilai, penyesuaian tarif batas bawah penerbangan murah dapat menggerus akses masyarakat. Apalagi kini angkutan udara sudah mulai menjadi moda transportasi pilihan prioritas.
Tarif murah di penerbangan, katanya, juga hanya strategi bisnis yang ditetapkan masyarakat. Pada praktiknya tidak semua masyarakat dapat menikmatinya.
"Itu tarif murah subsidi silang, misalnya, 30 persen pemesan pertama itu murah sisanya mahal," katanya.
Dia menegaskan, hal yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan. Khususnya di musim liburan, maskapai justru menurunkan kualitas pelayanan kala harga tiket pesawat berada pada batas atas.
Hal itu merugikan konsumen. "Pada musim liburan mereka (maskapai) tiketnya mahal tapi servisnya seperti tiket murah, itu yang harus diperhatikan," tegasnya.(mah/rja/viva/bhc/sya)
|
