JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI segera meluncurkan Parliament Broadcast And Information Center (PBIC) pada pembukaan masa persidangan mendatang. PBIC ini guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang datang ke DPR RI, untuk melihat seluruh kegiatan dewan secara real time. Mengingat setiap bulannya ada 2 sampai 3 ribu orang yang mengunjungi DPR RI, sehingga keberadaan PBIC sangat dibutuhkan.
"Yang diinginkan oleh Pimpinan DPR, masyarakat yang datang ke DPR bisa melihat aktifitas dewan di semua alat kelengkapan dewan yang sedang bersidang itu bisa disaksikan langsung real time oleh masyarakat," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai meninjau persiapan fisik maupun konten PBIC di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1).
Dalam kesempatan peninjauan yang juga diikuti Deputi Persidangan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti itu, Indra mengungkapkan, nantinya PBIC akan menjadi monitoring Pimpinan DPR RI terhadap seluruh kegiatan DPR RI yang secara langsung telah terkoneksi dengan TV dan Radio Parlemen, dan juga Media Sosial DPR RI.
Sedangkan, tampilan yang akan dilihat dalam PBIC berupa rekaman audio visual, baik tayangan live/ siaran langsung maupun tapping/ rekaman. "Semuanya bisa dilihat di PBIC. Artinya, kalau ada tamu-tamu dari sekolah dan lain sebagainya yang melihat kegiatan DPR, tidak perlu melihat satu per satu ke ruang sidang. Bisa menyaksikan langsung persidangan hari itu seperti apa langsung di PBIC," ungkapnya.
Indra menambahkan, peluncuran PBIC ini sebagian kecil dari resolusi tahun 2019. Nantinya, akan ada rencana yang lebih besar yang akan dibuat DPR RI, sebagai upaya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan perwujudan Open Parliament dan Parlemen Modern. Hal lain yang akan dikembangkan, DPR RI akan mempersiapkan Big Data, dimana nanti semua produk-produk kementerian dan lembaga akan terkoneksi secara otomatis ke DPR RI.
"Ke depannya DPR sedang mempersiapkan Big Data. Nanti juga akan connect dengan produk-produk kementerian dan lembaga. Jadi ke depannya, masyarakat bisa juga melihat produk kementerian dan lembaga seperti BPS, Kemensos, Kemenhan dan lain sebagainya. Semua data kementerian dan lembaga akan kita muat di DPR," tutup Indra.(ndy/sf/DPR/bh/sya) |
