Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Tambang
Warga Sukadamai Terancam Keberadaan Tambang Batu Bara
Friday 07 Sep 2012 17:04:03

Ilustrsi Batu Bara (Foto: Ist)
SUMATERA SELATAN, Berita HUKUM - Warga Desa Sukadamai Baru, Sungai Lilin Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kedatangan perusahaan tambang batu bara, PT. Tigadaya Minergi (TDM). Warga pun terancam kenyamanannya akibat kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan dari proses pertambangan yang dipimpin oleh pasangan suami istri Musjwirah Yusuf Kalla, putri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Langlang Wilangkoro.

“Kami hanya ingin, kegiatan kami yang telah bertahun - tahun tetap berlangsung, tanpa khawatir lingkungan kami rusak, tercemar dan saling bertikai. Kami tak akan mundur menyerahkan hak kami kepada perusahaan tambang PT. TDM”, papar Muliarto, warga Desa Sukadamai Baru.

Rencananya, lokasi penambangan PT. TDM ini berdampingan dengan pemukiman warga. Dalam keterangan Jatam, warga diancam oleh makelar - makelar tanah. jika tidak mau melepaskannya, maka warga harus membayar harga sebaliknya yaitu sebanyak Rp 60 juta sesuai nilai ganti rugi yang ditawarkan atau diajukan ke pengadilan.

Sementara itu, pihak Jatam terus mendukung warga Sukadamai untuk mendapatkan ketentraman dan kenyamanan tinggal di desa yang mereka tinggali.

“Kami mendukung warga Sukadamai Baru untuk menjaga kelestarian lingkungan yang terancam oleh tambang batu bara PT. TDM”, papar Andrie, pihak Jatam, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Jumat (07/09).

Selain itu, keberadaan PT. TDM juga dinilai rancu secara hukum. Pasalnya, IUP PT. TDM diberikan Bupati Muba pada Agustus 2009, padahal UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan pada Desember 2009.

“Selain menela'ah perizinan yang ada, warga yang datang ke Jatam kemarin bersama - sama melaporkan kasus ini ke Komnas HAM”, imbuh Andrie kepada pewarta BeritaHUKUM.com.(bhc/frd)


 
Berita Terkait Tambang
 
• Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
 
• Diperiksa KPK, Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar soal Pemberian IUP Tanpa Mekanisme
 
• Diduga Salah Gunakan Wewenang, Komisi VII Segera Panggil Menteri Investasi
 
• Disorot KPK, Bahlil Lahadalia Berpeluang Dipanggil Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang IUP
 
• Setumpuk Masalah di Balik Investasi China - 'Demam Nikel Membuat Pemerintah Kehilangan Akal Sehat'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]