Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kenaikan Harga BBM
Walhi Turut Andil Dalam Penolakan Kenaikan Harga BBM
Friday 14 Jun 2013 17:37:01

Suasana Diskusi Walhi ditegal Parang, Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Diskusi yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang diadakan Di Tegal Parang,Jakarta Selatan, Jum'at (14/6).

Walhi dengan berbagai undangan bersama diskusi bersama GSBI, IMN, BIMA, LPB, ATKI, JATAM, INDIES untuk mengenai kelestarian lingkungan hidup dan menyangkut erat juga dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimana dari keseluruhan Organisasi ini semua bersih keras menolak akan kenaikan itu.

Dalam diskusi ini Erfan Fariadi sebagai salah satu anggota Walhi menyampaikan, aksi untuk kenaikan BBM ini juga bagaimana gagasan kita untuk menyasarkan menyentuh perusahaan-perusahaan asing untuk di gerakkan, dimana kita juga harus serang juga secara frontal, harus di tradisikan secara gerakan sosial yang elegan, tampaknya mereka bersenang diri dalam hal ini, mungkinkah target ini kita buat, setahun lalu gerakan sosial ini menggerak untuk memprotes tentang bank dunia yang juga dimana sama dengan pengebrakan untuk Pemodal perusahaan asing".

Ia juga menyampaikan, "Bagaimana kita juga bisa menggerakkan massa untuk melakukan aksi-aksi kita bukan hanya sasaran ke pemerintahan saja, tapi bergerak juga ke perusahaan-perusahaan pemodal asing,
Karena disini Bukan hanya problem APBN saja melainkan dari perusahaan asing-asing juga yang mengakibatkan kenaikan akan harga BBM."

Tambahnya lagi, "sistem pemerintah sekarang ini sudah cara lama atau klasik dalam mengatasi persoalan ini. kenapa hanya dengan cara menaikan harga BBM saja cara mainnya, bagaimana kalau dengan cara menaikkan pajak para perusahaan luar negeri untuk mengatasi masalah APBN negara"

Rencananya juga tanggal 17 bulan ini yang bersamaan dengan Rapat paripurna DPR Walhi dan berbagai organisasi-organisasi lainnya bergabung untuk menantang kebijakan Pemerintah juga akan melakukan pernyataan sikap atau launching pertamanya dalam keikutsertaan gerakan unjuk rasa seperti bergabung ke bendera asing, atau sebagainya contoh kita juga bisa bergabung dengan yang dikomandoin PDI P atau sebagainya yang sama-sama tidak setuju dengan kenaikan BBM.

Rencana gerakan ini juga akan dibahas lagi selengkapnya dalam pertemuan berikutnya bagaimana cara menunjukkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari H tanggal 17 nanti, apakah bergabung dengan kekuatan lain atau bergerak sendiri dengan memakai bendera kesatuannya.(bhc/bar)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
• FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
• Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
• Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
• Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
• Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]