Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Banten
Walhi: Pulau Tunda di Banten Rusak karena Pasirnya Dikeruk buat Reklamasi
2016-10-04 08:23:35

Ilustrasi. Peta Pulau Tunda pada google maps.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Mustaqim Dahlan, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kerusakan cukup parah pada Pulau Tunda di Provinsi Banten. Kerusakan itu akibat pengambilan pasir yang dipergunakan untuk kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ada Pulau Tunda di Serang, Banten, pulau yang indah, sekarang rusak karena pasirnya diambil. Selain itu, ada empat pulau di Kepulauan Seribu yang hilang dipakai buat reklamasi," kata Mustaqim saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Mustaqim menjelaskan, sejumlah bagian Pulau Tunda sudah lama dikeruk dan diambil pasirnya untuk reklamasi Teluk Jakarta. Permasalahan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Walhi pada beberapa waktu lalu. Namun, belum ada informasi dari pihak kepolisian, apakah kasus itu sudah diusut atau belum.

Mustaqim juga mengatakan bahwa ada penambahan panjang garis pantai yang masuk dalam area reklamasi. Garis pantai itu dimulai dari Banten, DKI Jakarta, hingga masuk ke wilayah Bekasi di Jawa Barat.

"Panjang yang awalnya 32 kilometer, sekarang jadi 42 kilometer. Ini saya enggak tahu tambahan 10 kilometernya dari mana. Bayangkan, itu basis nelayan dan pantai publik, lalu mau dikavling-kavling. Sama kayak Ancol kan dulunya pantai publik, sekarang mau masuk saja bayar tiket," kata Mustaqim.(adp/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Banten
 
• Pengusaha Haji Bima Mendapat Penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemda Pandeglang
 
• Gubernur Banten Pastikan Warga Berobat Gratis Hanya dengan e-KTP
 
• Rano Karno Hadiri Serahterima Jabatan Gubernur Banten
 
• Kuasa Hukum WH Kembali Datangi KPK Tanyakan Calon Gubernur Banten yang Terduga Korupsi
 
• Jangkar Minta KPK Umumkan Nama Cagub Banten Terlibat Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]